BerandaNewsPolhukamKPK Sebut Zahir Ali Rugikan Negara Rp 400 Miliar di Kasus Korupsi...

KPK Sebut Zahir Ali Rugikan Negara Rp 400 Miliar di Kasus Korupsi Lahan Rorotan

"Pengadaan di Rorotan, tadi sudah saya sampaikan (kerugian) sekitar 400-an, Rp 400 miliar," ungkap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara yang dilakukan perusahaan milik Pemprov Jakarta, Perumda Sarana Jaya ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 400 miliar. Disinyalir kerugian keuangan negara itu timbul lantaran adanya mark up harga lahan. 

“Pengadaan di Rorotan, tadi sudah saya sampaikan (kerugian) sekitar 400-an, Rp 400 miliar,” ungkap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (26/6).

Menurut Asep, praktik membengkaknya harga lahan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lantaran praktik rasuah sejumlah pihak, termasuk makelar.

Adapun kerugian negara yang dihitung sejauh ini baru selisih harga antara harga saat makelar membeli lahan ke pemilik lahan dan harga saat makelar menjual lahan tersebut kepada Sarana Jaya di Rorotan. 

Penerbit Iklan Google Adsense

“Ini perbedaan ya, perbedaan dari harga dari yang diberikan si pembeli kepada si makelar dengan harga awal, jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal,” kata Asep. 

Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam mengusut kasus ini. Salah satunya pembalap gokar yang juga pengusaha properti, Zahir Ali, Rabu (19/6) lalu. 

Penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut mencecar Zahir Ali yang telah dicegah bepergian ke luar negeri terkait tugasnya di perusahaan miliknya. Perusahaan itu diduga terlibat dalam pengadaan lahan di Rorotan.

Asep menyebut penyidik KPK memeriksa Zahir Ali yang merupakan anak dari pengusaha otomotif Ali Muhammad alias Ali Idung lantaran yang bersangkutan berkaitan dengan tindak pidana yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dalam pengadaan lahan ini. Namun, Asep saat ini belum mau membongkar keterkaitan Zahir Ali. Pasalnya, bukti keterkaitan Zahir Ali dalam kasus ini sedang didalami lebih lanjut. 

Selain Zahir Ali, pihak yang telah masuk dalam daftar cegah yakni karyawan swasta berinisial MA dan NK, seorang pengusaha berinisial FA, manajer PT CIP dan PT KI, berinisial DBA dan PS, seorang notaris berinisial JBT, seorang advokat berinisial SSG, dan dua orang wiraswasta berinisial LS dan M.

“Kami memeriksa saksi maupun tersangka, siapa pun itu karena orang tersebut memiliki informasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang kita tangani. Jadi, orang yang dipanggil ke sini pastilah orang-orang yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Jadi, kami ingin mendapatkan informasi seperti apa. Apakah dia itu masuk, kan kualifikasi saksi itu melihat, mendengar, atau mengalami sendiri. Melihat kejadian itu, mendengar sebuah peristiwa pidana itu, atau dia pernah mendalami, menjadi bagian di dalam tindak pidana itu sendiri,” ujar Asep. 

Diketahui, pengusutan kasus dugaan korupsi yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang dilakukan Sarana Jaya di Munjul dan Pulogebang. Pihak yang telah dijerat atas kasus itu yakni, mantan Dirut Perumda Sarana Jaya, Yoory Cornelis Pinontoan; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) yang juga beneficial owner PT Adonara Propertindo, Rudi Hartono Iskandar, istri Rudi yang juga Wakil Direktur PT Adonara Propetindo Anja Runtunewe, Diretur PT Adonara Propertindo,  Tommy Adrian. 

KPK bahkan telah menjerat PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Dalam kasus korupsi lahan Munjul, pengadilan telah menjatuhkan hukuman 6,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 500  terhadap Yoory Cornelis Pinontoan. 

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Tiga Orang Teroris Papua Tewas Ditembak TNI, Warga Lakukan Perlawanan

Petugas gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati tiga orang warga yang diduga anggota teroris Papua atau biasa disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Prabowo-Gibran Masih Bongkar Pasang Rencana Kabinetnya

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan komposisi pasti sosok yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang Resmi Bebas Hari Ini

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah resmi keluar dari penjara, dan kembali menghirup udara bebas pada hari ini, Rabu (17/7).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS