HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menepis adanya isu yang menyebut pejabat dapat bantuan sosial (bansos), sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kelapa Bappenas, Suharso Monoarfa.
Adapun sebelumnya, Suharso menyebut, bahwa terdapat pejabat setingkat eselon 1 di Kementeriannya yang masih menerima bansos dari pemerintah.
Atas hal itu, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos, Don Rozano Sigit Prakoeswa pun menantang Suharso membuka secara gamblang nama-nama pejabat eselon 1 tersebut.
“Makanya, sudah daripada banyak perdebatan lebih baik sebutkan saja. Nanti kami juga bisa tau siapa yang usulkan nama itu,” ujarnya, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (21/6).
Menurut Don, persoalan terkait pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang menerima bansos sendiri sudah pernah disampaikan pada 2021 dan 2023, namun saat ini kembali disampaikan kembali oleh Suharso.
Kendati demikian, Don mengaku belum menerima langsung informasi tersebut secara resmi dari Suharso, termasuk juga informasi mengenai nama pejabat yang dimaksud.
“Jadi kalau memang ada, kami manusia biasa, ya sampaikan ke kami. Masa 2021 sampai 2024, tiga tahun loh gitu kan. Seperti gitu loh gampangannya,” kata Don Rozano.
“Jadi tolong ini penting. Dari kami kalau mau beres-beres, ya beres beres. Tapi dengan cara memperbaikinya yang sudah dilakukan,” sambungnya.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, Suharso Monoarfa mengungkap bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai saat ini masih belum tepat sasaran. Sebab, masih ada pejabat eselon I di kementeriannya yang mendapat bansos.
“Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, kan aneh. Sampai sekarang masih terima saya kira,” ujarnya, Kamis (20/6).
Lebih lanjut, Suharso pun berpandangan, bahwa penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran itu terjadi karena adanya permasalahan data.
Namun ia memastikan, pejabat tersebut menyalurkan kembali bansos yang diterimanya kepada masyarakat yang lebih berhak mendapatkan bantuan.
