Selasa, 18 Juni 2024
BerandaNewsPolhukamBPK Endus Perjalanan Dinas Bermasalah Senilai Rp 39,26

BPK Endus Perjalanan Dinas Bermasalah Senilai Rp 39,26

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya masalah dalam belanja perjalanan dinas sepanjang tahun 2023, dengan nilai anggaran mencapai Rp 39,26 miliar.

Jangan Lupa Berkurban !Cari Hewan Kurban Kuy Bareng Holopis.com

Temuan tersebut disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2023.

Menurut laporan BPK, permasalahan dalam belanja perjalanan dinas bermasalah itu berasal dari 10 kementerian atau lembaga, salah satunya yakni belanja barang tanpa bukti pertanggungjawaban senilai Rp 14,75 miliar.

Permasalahan tersebut ditemukan di beberapa lembaga negara, dimana paling besar yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang senilai Rp 5,03 miliar.

Adsense

“Ini merupakan penggunaan daftar pengeluaran riil sebagai pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri yang tidak dapat diyakini kebenarannya,” tulis isi laporan tersebut, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (9/6).

Selain itu, terdapat juga belanja perjalanan dinas fiktif di beberapa lembaga senilai Rp 9,3 juta. Salah satunya yakni perjalanan dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang nilainya mencapai Rp 6,82 juta.

Kemudian ada pula, belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran sebesar Rp 19,64 miliar. Contohnya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp 10,57 miliar.

Selanjutnya ada permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya. Total nilainya tercatat sebesar Rp 4,8 miliar. Misalnya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebesar Rp 1,14 miliar.

Laporan juga mencatat tindaklanjut atas permasalahan belanja perjalanan dinas tersebut, di mana sejumlah dana telah disetor kembali ke kas negara sebesar Rp 12,79 miliar.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

Habib Syakur Anggap Wacana Bansos untuk Korban Judol Tujukkan Bobroknya Komunikasi Istana

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini Kemenko PMK Muhadjir Effendy yang mewacanakan pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada korban judi online (judol).

Ini Tampang Eks Anggota Kodam Brawijaya yang Bergabung ke Teroris Papua

Aparat gabung TNI Polri telah menembak mati seorang desertir atau eks anggota TNI Danis Murib saat proses pengejaran teroris Papua pimpinan Undius Kogoya.

Jerry Massie Yakin KPK Segera Tangkap Harun Masiku

Direktur eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pasti menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029

HOLOPIS FEEDS