HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro menilai bahwa pesta demokrasi tahun 2024 ini tak sedramatis tahun 2019. Meski Pemilu 2024 telah usai, masih ada beberapa masalah-masalah kebangsaan yang perlu diantisipasi di tengah situasi politik nasional saat ini.
“Pemilu kali ini lebih baik dari 2019. Saya mengantisipasi, ini kapan selesainya? Saya saya yakin ini belum selesai. Ini akan terjadi demo berjilid-jilid, kenapa? Yang kalah itu tidak mau mengakui kekalahannya, kalau bisa pemilu ulang lagi,” ujar Norman dalam sebuah diskusi di Kopi Oey, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/2) dengan tema ‘Meneropong Indonesia Pasca Pemilu 2024’ seperti dikutip Holopis.com.
Dia menduga, bahwa masih ada beberapa aliran dari kelompok radikal yang menggunakan berbagai cara untuk melakukan manuver-manuver politik secara provokatif yang mengarahkan adanya persepsi mosi tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Termasuk menolak hasil Pemilu.
“Aliran radikal bermain sekarang bermain dengan berbagai macam cara. Silahkan saja bermain asal jangan anarkis. Jadi mereka ini arahnya sudah tidak percaya lagi dengan Bawaslu dan KPU, ya begitulah watak-watak dari aliran radikal. Arahnya turunkan Presiden Jokowi, ini terjadi. Nah tapi pemilu sekarang ini agak mendingan dibanding 2019. 2019 sadis banget,” jelas dia.
Menurutnya, untuk mengantisapsi hal tersebut maka yang harus dilakukan yakni dengan memperkuat penegakan hukum secara profesional berdasarkan regulasi yang berlaku.
“(Langkah hukum yang seharusnya) penegakan hukum. Satu-satunya jalan, penegakan hukum, kita berdasarkan UU yang ada. Harapan saya insya Allah tidak ada gelojak, negara kita cepat akan maju. Kita ingin membangun masyarakat Pancasila, kita punya peradaban yang tinggi. Saya berharap bangsa ini damai,” tutur Norman.
Lebih lanjut, ia pun mengingatkan bahwa Pemilu harus dibangun dengan azas nilai-nilai yang luhur yang ada di Indonesia, yakni Pancasila. Seharusnya persatuan dan kesatuan menjadi utama bagaimana bangsa ini bisa bersama membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya.
“(Politik yang harusnya dibangun) politik kebangsaan. Politik berdasarkan tata nilai Pancasila. Mohon maaf, kita tidak mengenal yang namanya oposisi, kita mengenal yang namanya di luar pemerintahan. Demokrasi enggak seperti itu, musyawafah mencapai mufakat,” sebutnya.
