HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah merencanakan untuk melakukan konsep pemerintah teritorial khusus untuk di Papua.
Hal itu menurut Mahfud, sudah direncanakan semenjak dirinya duduk di kursi Menko Polhukam, namun akhirnya gagal untuk dilakukannya dan masih sebatas wacana.
“Sudah disepakati, semua rancangan ini sudah disepakati, ketika saya menjadi Menko Polhukam, tinggal sekarang implementasinya. Ke depan kita lakukan,” kata Mahfud dalam momen Tabrak Prof di Yogyakarta beberapa waktu lalu seperti dikutip Holopis.com.
Oleh karena itu, Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 ini berambisi untuk melanjutkan konsep tersebut apabila dirinya terpilih saat Pilpres mendatang.
“Untuk daerah Papua yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil, tentu kami akan mengaktifkan pemerintahan teritorial bukan pemerintahan militer,” imbuhnya.
Mantan hakim konstitusi itu pun mengklaim akan membabat gerakan bersenjata yang sifatnya liar dan semuanya akan diselesaikan secara hukum.
“Adapun gerakan-gerakan bersenjata yang sifatnya liar akan diselesaikan berdasar ketentuan hukum di bidang penegakan hukum, bukan hukum di bidang militer agar tidak terkesan terjadi militerisme,” ucapnya.
“Pemerintahan teritorial itu pemerintahan sipil biasa, berjalan lalu masyarakatnya diberdayakan,” sambungnya.
