Mahfud juga sebisa mungkin berupaya keras menghindari pelayanan sebagai pejabat negara saat ia bertandang ke daerah sebagai Cawapres.
Mahfud ingin agar ini ditiru oleh Capres-Cawapres yang lain. Jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, diantar, dan didampingi. Silakan minta pengamanan saja kepada Polri.
“Saya minta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan,” tuturnya.
Diakuinya, banyak pejabat yang dia promosikan, ada yang menjadi Pangdam, Plt Gubernur, Pj bupati wali kota.
“Saya bilang ke staf kalo saya pergi ke tempat dia, jangan hubungi dia untuk menjemput, melayani saya. Kasihan dia nanti dipecat kalo mengubungi saya. Karena fenomenanya, kalo dekat-dekat dengan lawan politik, nanti dipindah, berbahaya bagi karirnya,” tuturnya.
“Jangan gunakan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Itu dosa politik yang akan meracuni anak muda. Saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat. Tentu dengan rasa hormat,” tandasnya lagi.
Saat mundur nanti di waktu yang tepat, Mahfud akan total bersama Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Karena menurutnya, Ganjar adalah Capres yang betul-betul pro rakyat.
“Saya kira percontohan saya, sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, transisi, dan menunggu strategi politik. Tidak bisa colong playu pergi saja dari Pak Jokowi. Karena saat ini masih ada tugas yang masih dijaga. Saya sangat menghormati Pak Jokowi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dari tiga paslon peserta Pilpres 2024, terdapat calon yang masih menduduki jabatan sebagai menteri dan kepala daerah.
Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang maju sebagai capres nomor urut 2. Prabowo didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lalu, Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3 yang menjabat sebagai Menko Polhukam. Selain itu di timses pun terdapat pula sejumlah menteri hingga kepala daerah.
Ketiganya tidak mundur dari jabatannya karena memiliki sandaran hukum dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.
Diketahui, Mahfud dilantik dan menjabat sebagai Menko Polhukam sejak 23 Oktober 2019. Selama di Kabinet Jokowi Ma’ruf, Mahfud pernah menjabat sebagai Plt Menpan RB dan Plt Menkominfo.
Pada 18 Oktober 2023, ia secara resmi diusung oleh koalisi pimpinan PDI Perjuangan sebagai Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia 2024.