HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aktivis sosial, Zulfery Yusal Koto alias Ferry Koto menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Presiden dan Menteri boleh ikut kampanye dan memihak dalam Pemilu.
“Dan memang boleh Presiden mengampanyekan paslon, selama tak gunakan fasilitas negara,” kata Ferry dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (24/1).
Hal ini menurutnya sama dengan apa yang dilakukan oleh SBY di tahun 2014, yang mana saat itu ada pemilu yang menampilkan dua paslon Joko Widodo dan Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
“Dulu 2014, pak SBY pada masa kampanye juga kampanyekan Prabowo-Hatta, tanpa gunakan fasilitas negara. Sah-sah saja,” ujarnya.
Yang paling penting saat ini adalah, bagaimana masyarakat mengawasi saja apakah cara Presiden dan Menterinya melakukan kampanye dan keberpihakan melanggar Undang-Undang atau tidak.
“Awasi bareng-bareng,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan tanggapan tegas terkait polemik keterlibatan presiden dalam kampanye, menyatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berkampanye dan memihak.
Pernyataan ini disampaikannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (24/1).
“Presiden tuh boleh lho kampanye, memihak juga boleh, memihak atau tidak memihak itu tergantung individu masing-masing,” ujar Jokowi.
Namun, dalam konteks ini, Jokowi menekankan keharusan untuk tidak menggunakan fasilitas negara oleh pejabat publik yang juga menjadi pejabat politik bila melakukan kampanye.
“Ya boleh saja saya kampanye tetapi harus cuti tidak menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.
Dalam konfirmasi terkait kemungkinan kampanye untuk pasangan calon yang didukung, Jokowi menekankan keputusan tersebut akan dilihat nanti sesuai perkembangan.
Hadir dalam kesempatan itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
