HOLOPIS.COM, JAKARTA – Salah satu paparan menarik di dalam debat ketiga Pilpres 2024 adalah, ketika Anies Baswedan yang notabane adalah Capres nomor urut 01 menyebut, bahwa Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menggelontorkan uang negara sebesar Rp 700 Triliun untuk pembelian alutsista bekas.
Menurut Anies, seharusnya uang sebesar itu tidak hanya sekadar bisa digunakan untuk membeli alat sistem persenjataan aparat pertahanan negara, akan tetapi bisa lebih dialokasikan untuk meningkatkan kekuatan siber.
“Karena itu kita ingin mengembalikan dan Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas,” kata Anies Baswedan dalam paparan visi misinya di debat yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu (7/1) malam seperti dikutip Holopis.com.
Kemudian, Anies juga mengklaim bahwa dirinya ingin memulai kepemimpinan dengan etika dan data yang komprehensif.
“Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data informasi kapasitas yang serius,” ujarnya.
Lantas benarkah data yang dipaparkan Anies Baswedan benar adanya, yakni terkait anggaran negara Rp700 Triliun untuk belanja alutsista bekas ?.
Cek Fakta
Berdasarkan catatan yang dihimpun Holopis.com, ada setiap tahun sejak 2020 hingga 2023, alokasi keuangan negara untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan tidak sampai Rp150 triliun. Berikut adalah datanya ;
- Tahun 2020 : Rp144 Triliun dengan asumsi Rp51 Triliun untuk belanja pegawai, Rp44 Triliun untuk pengadaan barang dan jasa, serta Rp48 Triliun untuk anggaran modal.
Hanya saja pada tahun tersebut, realisasi anggaran Kemenhan hanya terserap Rp136 Triliun atau sebesar 94,91 % dari total anggaran. Hal ini berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2021.
Hal ini karena postur anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan, bahwa anggaran direfocusing ke sektor penanganan pandemi Covid-19, mulai dari pengadaan alat material kesehatan dan semua komponen sektor kesehatan yang ada. Kemudian operasio pendisiplinan protol kesehatan hingga tambahan anggaran untuk operasional penunjang TNI.
- Tahun 2021 : Rp 136 Triliun dengan asumsi untuk modernisasi dan pemeliharaan serta perawatan pesawat di 3 (tiga) matra. Untuk TNI AD Rp2 Trilun, TNI AL Rp3 Triliun, dan TNI AU Rp1 Triliun.
Dari total anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, serapan anggaran baru mencapai 95,89% atau sebesar Rp131 Triliun.
- Tahun 2022 : Rp133 Triliun. Semua uang tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pasca hantaman isu kesehatan global yakni pandemi Covid-19.
Bahkan di tahun tersebut, Kemhhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto juga mendapatkan suntikan budget tambahan sebesar Rp300 miliar dari program Prioritas Ekonomi Nasional (PEN).
Bahkan untuk alokasi distribusi bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi, Kemhan mendapat suntikan anggaran tambahan sebesar Rp650 miliar untuk pembelian minyak goreng.
- Tahun 2023 : Rp134 Triliun dengan rincian belanja pegawai Rp54 Triliun, belanja barang Rp46 triliun. Serta dana untuk modal sebesar 122 miliar.
Tahun 2024 : Rp139 Triliun dengan asumsi belanja pegawai Rp54 Triliun. Kemudian belanja barang Rp44 Triliun dan belanja modal Rp40 Triliun.
Jika pun digabungkan anggaran yang diterima Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sepanjang 4 tahun terakhir ini sebesar ; Rp542 Triliun. Sehingga sebutan Rp700 Triliun untuk belanja alutsista bekas oleh Kemhan dipastikan hoaks.
