HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan respons atas rencana debat ketiga yang diselenggarakan oleh KPU dalam mengakomodir kepentingan Pilpres 2024.
Menurutnya, salah satu yang paling krusial dibahas di dalam debat nanti adalah soal ancaman ideologi transnasional yang berpotensi menginvasi Indonesia. Hal ini disampaikan karena salah satu tema di dalam debat Capres tersebut adalah soal geopolitik.
“Saya kira salah satu ancaman kita adalah masuknya ideologi transnasional yang sempat disusupkan Hizbut Tahrir dan agen-agennya. Ini penting jadi materi pembahasan di debat nanti,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Minggu (7/1).
Ia mengatakan bahwa ancaman masuknya ideologi trans nasional ini harus menjadi salah satu concern Capres-Cawapres untuk memastikan bahwa eksistensi Pancasila dan NKRI tetap terjaga dengan baik.
“Ideologi itu menawarkan perubahan Pancasila menjadi negara agama, spesifik negara Islam. Lalu dibuatlah Indonesia menjadi kabilah-kabilah atau wilayah bagian. Lho, ini ancaman, jangan dianggap bukan ancaman sekalipun HTI sudah dibubarkan,” ujarnya.
Menurut Habib Syakur, ide-ide perubahan Pancasila menjadi negara khilafah masih dinarasikan oleh pecahan HTI, salah satunya adalah eksistensi dari Gema Pembebasan yang merupakan organisasi sayap organisasi tersebut.
“Ide itu akan tetap ada, seperti ide Komunisme. Ide itu hanya akan sekadar menjadi ide tanpa aksi jika pemerintah punya prinsip dan ketegasan,” tuturnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa saat ini proses Pilpres 2024, agenda terdekat adalah debat ketiga yang diselenggarakan oleh KPU pada hari Minggu, 7 Desember 2024 malam nanti sekira pukul 19.00 WIB.
Dalam debat tersebut yang bakal dihelat di Istora Senayan Jakarta Pusat tersebut, akan menampilkan ketiga Capres, yakni ; Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Tema yang diangkat di dalam debat tersebut adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dengan subtema globalisasi, geopolitik dengan subtema politik luar negeri.
