HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi menghadiri Apel Hari Santri Tahun 2023 yang digelar di Monumen Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Minggu (22/10). Saat memberikan amanat, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk dapat terus menjaga semangat hari santri dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini.
“Semangat hari santri ini harus terus kita pegang teguh sesuai dengan konteks saat ini, konteks kondisi saat ini di mana juga ada krisis ekonomi akibat perang, adanya krisis pangan akibat perang, adanya krisis energi akibat juga adanya perang,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip Holopis.com.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya hari santri merujuk kepada resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asyari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada masa kemerdekaan Indonesia.
“Beliau menyampaikan bahwa melawan penjajah itu wajib, melawan penjajah itu adalah fardu ain, dan tewas, meninggal melawan musuh itu hukumnya mati syahid. Ini sebuah fatwa yang luar biasa sehingga kita semua saat itu termasuk para santri berjuang untuk kepentingan bangsa, berjuang untuk kepentingan negara, dan berjuang untuk kepentingan umat,” jelasnya.
Selain itu, Kepala Negara menyebut bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dan lebih dari 36.000 pondok pesantren. Menurutnya, hal tersebut merupakan potensi yang besar dalam menentukan masa depan bangsa.
“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita memiliki lebih dari 36.000 pondok pesantren, sebuah kekuatan besar penentu masa depan bangsa, penentu lompatan kemajuan bangsa, dan penentu keberhasilan cita-cita bangsa,” tandasnya.
Turut hadir bersama Presiden yakni Ketua DPRI RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Pangilma TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
