HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menjanjikan tidak akan melakukan penggusuran terhadap warga Pulau Rempang yang terdampak pembangunan Rempang Eco Smart City.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dari rapat terbatas yang telah dilakukan dengan Presiden Jokowi, para warga asli Rempang hanya akan digeser dengan tempat yang juga masih berada di Pulau tersebut.
“Solusi posisi Rempang itu bukan penggusuran, bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” kata Bahlil dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (25/9).
Dari hasil pembicaraan dengan tokoh masyarakat di Pulau Rempang, Bahlil mengklaim sebagian besar sudah setuju agar mereka bergeser ke Tanjung Banun.
“Sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan,” imbuhnya.
Dari pergeseran tersebut, pemerintah akan memberikan setiap KK rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Sedangkan bagi warga yang rumahnya lebih besar dari tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai.
“Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp 1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah Rp 1.200.000 per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp 4.800.000 dan uang kontrak rumah Rp 1.200.000,” jelasnya.
