Sabtu, 22 Juni 2024
BerandaNewsPolhukamPIJAR 98 Minta Rudi S Kamri Tanggung Jawab soal Hoaks Prabowo Tampar...

PIJAR 98 Minta Rudi S Kamri Tanggung Jawab soal Hoaks Prabowo Tampar Harvick

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PIJAR 98, Sulaiman Haikal menilai ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Rudi S Kamri, yakni terkait videonya yang menyebut Prabowo Subianto telah menampar dan mencekik Harvick Hasnul Qolbi.

“Rudi S Kamri jelas-jelas menyebut nama Menhan Prabowo Subianto sebagai pelaku penamparan dan pencekikan kepada Wamentan dalam rapat terhormat sidang kabinet negara,” kata Sulaiman dalam keterangannya kepada Holopis.com, Selasa (19/9).

Apa yang dilakukan Rudi S Kamri menurutnya adalah sebuah proyek pembunuhan karakter yang dilakukan secara sistematis dan masif.

“Cerita Rudi ini dibumbui dengan sinisme kepada Prabowo Subianto, yang jelas merupakan pembunuhan karakter kepadanya. Ini merupakan sebuah bentuk ketidak adilan,” ujarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Jika dilihat, video yang dimaksud Haikal sudah tidak ada lagi di Youtube Rudi S Kamri, yakni di channel @KanalAnakBangsa sudah tidak ada, alias sudah ditake-down.

Pun demikian, Haikal menilai bahwa konsekuensi hukum tidak bisa dilepaskan begitu saja. Apalagi, video yang dimaksud sudah menyebar hampir di semua media sosial, termasuk Twitter / X maupun whatsapp group.

“Meskipun sudah ditake down dari channel Youtube, video Rudi S Kamri kadung menyebar melalui aplikasi WhatsApp,” terangnya.

Oleh sebab itu, Sulaiman Haikal pun meminta agar Rudi S Kamri membuat klarifikasi tentang cerita di dalam video yang sempat diunggahnya di channel Youtube-nya itu. Sekaligus memberikan penjelasan mengapa dirinya harus menurunkan video yang dinilainya sarat akan kebohongan.

“Kami dari PIJAR Indonesia, organisasi para aktivis reformasi 1998 menuntut klarifikasi Rudi S Kamri atas berita Menteri menampar Wakil Menteri, apakah sebagai kebenaran data yang dapat divalidasi dengan kaidah jurnalistik atau tidak,” ucapnya.

Kemudian, ia juga memberikan waktu dua hari untuk menindaklanjuti permintaannya itu. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan agar iklim demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sehat.

“Kami meminta dalam waktu 2 x 24 jam untuk membuat terang berita yang telah tersebar demi menjaga kualitas demokrasi dan pemilu yang kualitatif,” tegas Haikal.

Jika dalam kurun waktu yang disampaikan tidak juga ditindaklanjuti oleh Rudi S Kamri, ia pastikan akan menempuh jalur hukum agar memberikan efek jera bagi conten creator tersebut dan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama dengannya.

“Upaya hukum akan kami tempuh jika dalam tenggang waktu tersebut di atas, pihak Rudi S Kamri tidak melakukan klarifikasi dan membuktikan yang bersangkutan sudah menyajikan berita sesuai kaidah jurnalistik,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono
BERITA LAINNYA

Anies Pengin Bertemu Prabowo Jelang Pilkada, Mau Minta Tiket, Mas?

Anies Baswedan mengakui bahwa dirinya berniat untuk menemui Prabowo Subianto menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024

Sandiaga Uno Ngotot Muktamar PPP Harus Digelar Secepatnya, Biar Mardiono Lengser ?

Politikus PPP Sandiaga Uno kembali mendesak agar partai berlambang Ka'bah tersebut segera mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

KPK Janji Analisa dan Dalami Uang Korupsi Proyek DJKA untuk Biaya Sewa Heli Menhub Budi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menganalisis dan mendalami setiap fakta yang terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Polisi Sebut Upal Rp22 Miliar Rencananya Akan Dijual Kembali

Uang Palsu (Upal) senilai Rp22 Miliar yang telah diamankan oleh Polisi dari kawasan Kembangan Jakarta Barat, ternyata direncanakan akan dijual kembali oleh para pelaku. 

Kaesang Pangarep Siap Maju di Pilkada Manapun

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menegaskan bahwa dirinya siap untuk maju di Pilkada wilayah manapun jika diberikan mandat.

Alexander Marwata Curigai Pegawai KPK dari Polri dan Kejaksaan Sarat Konflik Kepentingan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui bahwa lembaga anti rasuah itu masih kental terjadinya konflik internal antar penegak hukum.

HOLOPIS FEEDS