HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik Pusat maupun di Jawa Barat adalah langkah latah. Betapa tidak, persoalan Pondok Pesantren Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang bukan kali ini muncul, bahkan telah lama melakukan kajian dan pendidikan keagamaan yang menyimpang.
“Saya kira MUI latah. Kenapa baru sekarang, apakah karena viral lalu seolah-olah bersikap. Tak mungkin selama ini MUI tak punya kajian atau memang tidak peduli,” kata Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid kepada Holopis.com, Rabu (21/6).
Secara umum, apa yang diajarkan oleh Ponpes Al Zaytun Indramayu dianggapnya sudah menyimpang. Bahkan patut untuk ditetapkan fatwa haram atau sesat.
“Kalau sekarang baru membentuk tim ini itu dari MUI, saya kira itu terlalu politis dan melankolis aja, seolah meredam amarah umat,” ujarnya.
Saat ditanya apa yang seharusnya dilakukan MUI, Habib Syakur mengatakan bahwa semua fakta-fakta umum telah terpenuhi unsur kesesatan dan penyimpangannya. Mulai dari penebusan dosa dengan membayar mahar sejumlah uang, menyebut Alquran bukan kalamullah, mengajarkan khatib shalat adalah perempuan, mengacak shaf shalat dan banyak yang lainnya.
“Kalau memang MUI selama ini bekerja, kan hal-hal begini langsung saja bisa diputuskan. Tidak perlu koar-koar mau membentuk tim kajian khusus dan sebagainya. Artinya memang selama ini MUI hanya mengurus hal-hal yang menguntungkan mereka saja,” tandasnya.
Bagi Habib Syakur, keberadaan MUI sebenarnya cukup penting jika diisi oleh orang-orang yang mau membesarkan organisasi ulama lintas organisasi itu. Sayangnya, sepak terjang MUI justru membuatnya patut untuk dievaluasi saat ini.
“Saya kira bisa saja MUI itu kita kaji, untuk apa keberadaan mereka. Cukup saja urusan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama. Saat ini organisasi keagamaan pun sudah eksis,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua MUI Pusat Anwar Abbas muncul dengan statemennya soal kehebohan pondok pesantren Al Zaytun. Walaupun bukan statemen resmi organisasi, ia menyatakan bahwa MUI sedang membentuk tim peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang lembaga pendidikan yang diampu oleh Panji Gumilang.
“MUI sudah membentuk tim untuk meneliti dan mengkaji tentang berbagai persoalan terkait dengan masalah sikap dan pandangan keagamaan dari Panji Gumilang,” kata Anwar Abbas, Senin (19/6).
Tokoh MUI perwakilan dari Muhammadiyah itu menegaskan bahwa tim bentukan MUI Pusat sudah bekerja saat ini.
“Tim sudah membuat persiapan dan melakukan langkah bagi pengumpulan data dan fakta,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Achyar juga menyampaikan hal senada. Tim khusus yang dibentuk MUI tidak bekerja sendiri, namun melibatkan berbagai stakeholder lainnya, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kodam III Siliwangi hingga Polda Jawa Barat.
Hal ini disampaikan oleh Rafani saat dimintai keterangan oleh wartawan pada hari Kamis, 15 Juni 2023 lalu.
“Simpulannya, mau membentuk tim khusus. Jadi, kita ini ada rapat gabungan di Jabar, gabungan dari Kodam, dari Polda, dari Pemda, dari MUI dan Kemenag,” kata Rafani.
Bagi dia, tim ini akan bekerja secara hati-hati dan profesional dengan melakukan kajian mendalam untuk memastikan adanya penyimpangan pelaksanaan kurikulum pendidikan di pondok pesantren itu atau tidak.
“Harus diteliti, ada penyimpangan pelaksanaan kurikulum atau enggak. Itu kan ranahnya Kemenag. Jadi yang menyangkut paham dan penyimpangan agama itu MUI,” terangnya.
