HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Indonesia Public Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menilai proses hukum terhadap kasus Johnny G Plate hingga kini menyasar Syahrul Yasin Limpo bisa memberikan dampak kurang baik bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Dimana koalisi tersebut berisi tiga partai politik, yakni; Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang tengah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden 2024.
“Koalisi perubahan jelas terdampak, kepercayaan publik bisa runtuh, upaya pengusungan Anies kian berat,” kata Dedi kepada Holopis.com, Kamis (15/6).
Hanya saja, situasi itu bisa saja berubah jika ada gerakan politik lain yang malah membuat seolah-olah partai koalisi perubahan untuk persatuan terkesan didzalimi oleh koalisi penguasa.
Bahkan ia menggambarkan situasi dimana awal-awal Partai Demokrat berdiri dan menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi calon Presiden. Saat itu menurut Dedi, partai berlambang mersi itu sedang dalam kondisi kurang menguntungkan.
“Tetapi perlu diwaspadai, SBY juga waktu membangun Demokrat di posisi ditekan, jangan sampai langkah menekan koalisi Perubahan justru hasilkan gelombang simpati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan kepada lembaga penegak hukum agar menjalankan tugasnya dengan profesional, independen, kredibel dan akuntabel. Sebab saat ini banyak masyarakat tengah melihat sepak terjang baik KPK dan Kejaksaan Agung, apakah mereka sedang melaksanakan penegakan hukum yang adil atau hanya sebatas alat politik.
“Situasi ini bisa disebut sebagai penegakan hukum yang dipolitisasi, artinya tindakan kriminal itu benar terjadi, tetapi upaya pemberantasannya melalui skema politik,” tandasnya.
