HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti lemahnya sistem birokrasi di Indonesia, terutama terkait birokrasi di bidang kesehatan seperti program penanganan stunting.
Dia mulanya berbicara mengenai anggaran program stunting, dimana anggaran yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting paling besar digunakan untuk kebutuhan koordinasi, yakni mencapai Rp240 miliar.
Sementara itu, jatah anggaran yang benar-benar untuk kebutuhan bayi yang mengalami stunting dan ibu hamil hanya sebesar Rp34 miliar.
“(Anggaran) paling tinggi nomor dua adalah koordinasi, anggarannya Rp240 miliar. Item yang betul-betul untuk bayi yang stunting, yaitu memberikan dari khas daerah hanya 34 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (14/3).
“Bayangkan, yang betul-betul ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah itu hanya porsi yang sangat kecil,” tambahnya.
Bahkan kata bendahara negara ini, dari 283 sub kegiatan untuk menurunkan stunting. Pergantian pagar puskesmas juga masuk ke dalam anggaran stunting.
“Termasuk tadi yang disampaikan Pak Menteri Bappenas, ganti pagar di puskesmas masuk dalam kategori stunting. Hal seperti ini mungkin kita ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR (birokrasi) kita, banyak sekali,” ujarnya.
