HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mencatat, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang didalamnya termasuk bansos per semester I tahun 2022 mencapai Rp188,2 triliun atau tumbuh 5,1 persen dibanding tahun lalu.
“Kalau kita lihat dari kenaikan, terdiri dari kenaikan yang non-Covid maupun yang Covid related atau yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Jumat (1/7).
Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan bahwa tingginya realisasi di semester ini dipicu oleh peningkatan realisasi baik dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non K/L, maupun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Dari sisi realisasi belanja K/L meliputi belanja untuk program kartu sembako, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, pemberian bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, pelaksanaan penyaluran program keluarga harapan (PKH).
Sedangkan pada realisasi belanja non K/L, terdapat peningkatan realisasi subsidi energi yang di dalamnya meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan elpiji, serta pada realisasi TKDD terjadi peningkatan penyaluran BLT Desa.
“Program pra kerja, PKH, kartu sembako, BLT desa, dan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dirasakan oleh berbagai jutaan masyarakat kita,” jelas Menkeu.
Adapun realisasi anggaran perlinsos ini dirasakan oleh 1,7 juta peserta program pra kerja, 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk PKH, 18,7 juta KPM penerima kartu sembako, 7,5 juta KPM yang menerima BLT Desa, dan 3,7 juta debitur yang mendapat subsidi bunga KUR.
“Inilah yang menjadi salah satu blanket atau selimut untuk shock absorber APBN agar masyarakat kita terlindungi dari guncangan, baik itu ancaman pandemi sebelumnya dan sekarang adalah guncangan kenaikan harga,” pungkas Menkeu.
