JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mendorong kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntaskan kasus-kasus lama yang masih mengendap, salah satunya adalah kasus e-KTP.
“Saya pikir kasus apapun baik itu e-KTP perlu terus diungkap,” kata Jerry Massie kepada wartawan, Kamis (28/4).
Menurut dia, para pejabat di negeri ini susah kehilangan moral dan etika dalam memimpin. Kasus terakhir ada pembantu Jokowi yakni Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang tega melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil karena dampak pandemi Covid-19.
Dan yang teranyar saat ini, adalah Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin yang semakin memberikan jawaban bahwa para pejabat di Indonesia kian rentan melakukan tindakan koruptif.
“Memang kalau hukum lemah maka tindakan korup sulit dibendung, apalagi pemerintah membuat kebijakan Kemenkumham mengurangi hukuman bagi koruptor atau remisi. Hal ini akan berdampak buruk pada law enforcement atau penegakan hukum,” bebernya.
Jerry menuding, banyaknya koruptor dari pejabat negara adalah kesalahan pemerintah yang tak mengkaji matang sebelum mengeluarkan kebijakan.
Di sisi lain, ia mengingatkan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang memiliki riwayat pernah diperiksa kasus e-KTP untuk berpikir matang dan panjang sebelum berniat maju sebagai Capres.
“Saya kira kasus Ganjar dan politisi lain akan terus digoreng. Jadi bagi saya para capres yang punya kasus hukum lebih baik berpikir panjang sebelum menjadi capres,” sambungnya.
Sebab, kata dia, ada efek domino yang akan ditimbulkan dan bisa menggerus suara elektoralnya. Bagi dia, kalau hukuman mati atau memiskinkan koruptor enggan diterapkan maka praktik ini akan terus berlanjut malahan akan semaki masif.
“Untuk itu pemerintah bisa membuat kebijakan yang masif dan keras agar korupsi bisa diberangus sampai ke akarnya. Praktik money politik dan mahar politik memang merupakan pemicu yang utama,” pungkasnya.
