JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam memberikan respon terkait dengan bermunculannya wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode dari berbagai kalangan. Dan yang terakhir, muncul di acara Silaturrahmi Nasional Desa (Silatnas Desa) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI).
Ia menilai, bahwa Presiden Jokowi sebagai orang yang menjadi pusat perhatian khususnya terkait dengan isu dan wacana tersebut harus mengambil sikap yang sangat tegas tanpa ada ambiguitas, yakni memastikan konstitusi dan reformasi tidak dibajak oleh ambisi kekuasaan dari segelintir orang.
“Caranya Presiden Jokowi harus dengan tegas mengeluarkan pernyataan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harus dihentikan. Bukan memberi pernyataan yang membuka peluang tiga periode,” kata Zaenal di Jakarta, Kamis (31/3).
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak sepatutnya bersikap tidak bisa melarang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden muncul di publik dengan dalih demokrasi. Sebab, wacana ini justru merusak tatanan demokrasi. Sehingga ketika ada wacana itu, narasi Presiden sudah harus kepada pelarangan.
“Jika sikap seperti itu yang dipertahankan, maka komitmen Jokowi terhadap demokrasi sangat patut dipertanyakan,” tegasnya.
