Perbedaan opsi tersebut membuat masa depan ribuan motor listrik semakin menarik perhatian.
Di satu sisi ada usulan agar kendaraan dialihkan kepada guru honorer, sementara opsi lain tetap mempertahankannya untuk pegawai SPPG.
Sampai saat ini, belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan menggunakan ribuan motor listrik tersebut.
Yang jelas, Kejagung meminta pemanfaatannya tetap dikoordinasikan dengan penyidik selama proses hukum berjalan.
Baca juga : Prioritas Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Daerah 3T Jadi Sasaran Utama September Ini
Dengan nilai pengadaan sekitar Rp1 triliun, publik kini menunggu agar kendaraan tersebut tidak berakhir sebagai aset negara yang hanya terparkir tanpa manfaat.
