JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai fondasi utama pelaksanaan berbagai program strategis, terutama pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.
Menurut Danang, akurasi data DTSN sangat penting dalam merumuskan siapa saja yang layak menerima manfaat dari berbagai program pemerintah, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang banyak diminati masyarakat berpenghasilan rendah.
“Salah satu aspirasi masyarakat yang kami terima adalah permintaan bantuan BSPS. Kita semua tentu berharap data pemerintah dapat benar-benar memotret kondisi riil sosial ekonomi masyarakat di bawah,” ungkap Danang dalam keterangan persnya, Kamis (31/7/2025).
Ia juga mengapresiasi langkah koordinatif yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam rapat antara Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (30/7). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting soal kerja sama lintas sektoral dalam pemutakhiran DTSN.
“Langkah ini merupakan bentuk konkret dari sinergi antar lembaga negara untuk memastikan setiap program pemerintah berbasis pada data yang akurat dan terkini,” ujarnya.
Menurut legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu, sistem pertukaran data antar kementerian secara otomatis (machine-to-machine) merupakan terobosan penting di era digital. Sinergi antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Dengan adanya pertukaran data secara otomatis dan terintegrasi, pemantauan pelaksanaan program akan menjadi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Danang menekankan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data akan membantu pemerintah menjawab tantangan ketepatan sasaran berbagai program sosial-ekonomi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Hal ini adalah bentuk pelayanan publik yang berbasis data, bukti, dan kebutuhan riil masyarakat. Itulah yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Ia juga berharap sinergi dan kolaborasi lintas lembaga ini tidak berhenti di level pusat saja, tetapi bisa diimplementasikan hingga ke daerah secara luas dan berkelanjutan.
“Semoga langkah besar ini mampu membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis pada data yang akurat dan valid,” tutupnya.
