HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia mendorong negara-negara berkembang mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan tata kelola sistem ekonomi global, alih-alih hanya menerima ketentuan yang dirumuskan negara-negara maju.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keterlibatan aktif negara berkembang semakin krusial di tengah upaya reformasi lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), dan International Financial Institutions (IFIs).
“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita,” Airlangga dalam keterangan resminya, dikutip Senin (14/9/2026).
“Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan,” sambungnya menegaskan.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga mewakili Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Airlangga menilai perubahan lanskap ekonomi dan geopolitik global perlu diikuti dengan perubahan dalam sistem pengambilan keputusan. Negara berkembang, yang selama ini kerap menjadi objek berbagai kebijakan internasional, perlu memiliki ruang lebih besar dalam proses perumusan aturan.
Dorongan tersebut muncul di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok yang membutuhkan kerja sama dan tata kelola internasional yang lebih adaptif.
“Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” tutur Airlangga.
Melalui forum BRICS, Indonesia menilai keterlibatan lebih aktif negara berkembang penting untuk memastikan kebijakan dan tata kelola ekonomi global tidak hanya merepresentasikan kepentingan negara maju, tetapi juga mencerminkan kebutuhan negara-negara berkembang.
