JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengingatkan seluruh pemangku kepentingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako untuk segera mencairkan sebelum bulan Maret 2022.
Jika melewati tenggat tersebut, Risma menegaskan maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
“Ya karena kalau enggak selesai bulan Maret akan kembali ke negara uangnya. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa manfaatkan bantuan tersebut. Jadi karena itu kenapa saya turun? Ini untuk memastikan bantuan tersebut bisa diterima penerima manfaat,” kata Risma, Selasa (22/2).
Hal tersebut diungkapkan Risma karena saat meninjau daerah Jawa Timur, dirinya masih melihat tingginya angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako yang belum menerima bantuan.
Total Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Probolinggo sebanyak 7.760. Dimana, per tanggal 20 Februari 2022 KKS yang sudah tersalur 1.835 dan sebanyak 5.925 KKS belum tersalur.
Di Pasuruan, total KKS sebanyak 7823. Yang belum tersalurkan tahun anggaran 2021 sebanyak 5.426, sedangkan yang sudah salur sebanyak 2.397.
KKS belum tersalur dikarenakan ada yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan.
Kepada Pemkab Probolinggo, Mensos meminta untuk menyelesaikan pencairan bansos dalam waktu 3 hari, sedangkan untuk Pemkab Pasuruan Mensos meminta waktu dua hari untuk menuntaskan salur bansos bagi 4000-an KKS.
“Tadi saya menemukan ada yang 8 bulan belum disalurkan. Ini harus ada intervensi khusus. Karena secara teori sebetulnya maksimal 6 bulan sudah menerima bantuan. Karena KPM tersebut merupakan penerima baru,” tegasnya.
Risma kemudian meminta pendamping dan bank penyalur mengantarkan bansos langsung ke rumah penerima bantuan.
Pemkab Pasuruan pun, diharapkan Risma, lebih memperkuat sistem monitoring secara rutin. Dengan cara tersebut, diharapkan pemkab dapat aktif memantau kondisi yang dialami penerima bantuan.
“Kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mendapat bantuan. Kira-kira apa sebabnya. Ini harus bisa diketahui dengan jelas. Kalau data sudah didapatkan, silahkan pemkab membantu mengusulkan ke Kemensos,” katanya.
Mensos juga mendorong pemda untuk memberdayakan kaum muda bersinergi dengan Kemensos yang akan menyiapkan bantuan modal usaha. Tujuannya agar kaum muda dapat lebih mandiri.
“Kita akan siapkan modal untuk usaha mereka, sehingga mereka ke depan tidak menjadi beban negara. Karena mereka bisa mandiri, untuk persiapan hari tuanya bisa lebih baik,” tukasnya.
Sebab, ketimbang hanya menerima BPNT yang nominal rupiah diterima hanya Rp200 ribu, pemantapan keahlian lebih bermanfaat.
