Partisipasi Aktivis Nasional (Partisan 98) berencana melayangkan somasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meminta penjelasan sekaligus mendesak pengungkapan dugaan penyadapan yang menjadi perhatian publik.
Koordinator Partisan 98, Franky, menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik para aktivis Reformasi 1998 dalam mengawal demokrasi. Pihaknya ingin pemerintah memberikan penjelasan dan memastikan dugaan penyadapan ditelusuri secara transparan.
Rencana somasi itu disampaikan dalam diskusi bertajuk “Ngopi Bareng: Gibran Mundur: Tinjauan Aspek Sosial dan Keamanan” yang digelar Partisan 98. Forum tersebut membahas dinamika politik nasional dari perspektif sosial, demokrasi, dan keamanan.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber, yakni Apek Saiman, Ebit Forbes, dan Rustam Efendi, dengan Moch Dimyati bertindak sebagai moderator.
Franky menegaskan, persoalan dugaan penyadapan tidak semestinya dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.
“Negara perlu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara,” kata Franky.
Ia menyebut somasi tersebut akan menjadi sarana untuk meminta penjelasan kepada Presiden dan mendorong pemerintah menelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan itu.
Dalam diskusi yang sama, Apek Saiman mengingatkan pentingnya menyikapi dinamika politik secara jernih dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan figur maupun kelompok.
Sementara Ebit Forbes mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi polarisasi yang dapat merusak persaudaraan kebangsaan. Adapun Rustam Efendi menyoroti pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta transparansi dalam penanganan dugaan penyadapan.
Moderator diskusi, Moch Dimyati, turut mengajak peserta melihat kembali perjalanan Reformasi 1998. Ia mengingatkan bahwa reformasi merupakan proses panjang yang tidak boleh dimaknai sebatas pergantian kepemimpinan atau kekuasaan.
Menurutnya, perubahan politik tidak selalu berjalan seiring dengan perubahan sistem dan terwujudnya keadilan sosial. Karena itu, cita-cita reformasi perlu terus dikawal melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan kehidupan demokrasi.
Partisan 98 menilai semangat Reformasi 1998 tetap relevan dalam menghadapi persoalan kebangsaan saat ini. Organisasi tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi, mengkritisi kekuasaan, serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
Rencana somasi kepada Presiden terkait dugaan penyadapan itu menjadi salah satu langkah yang disiapkan Partisan 98 untuk meminta kejelasan atas persoalan tersebut.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!