Ninik Rahayu Angkat Isu Kekerasan Seksual sebagai Ancaman Ketahanan Nasional dalam Buku Barunya

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kekerasan seksual memiliki dampak yang melampaui persoalan kriminalitas. Trauma yang dialami korban dapat menghambat pendidikan, memutus kesempatan kerja, mengguncang ketahanan keluarga, hingga menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Persoalan tersebut diangkat Ketua JalaStoria, Ninik Rahayu, dalam buku terbarunya.

Buku berjudul Darurat Kekerasan Seksual Ancaman pada Ketahanan Nasional tersebut diluncurkan sekaligus dibedah di Jakarta, Jumat (13/11). Dalam kesempatan itu, Ninik menyoroti masih banyaknya korban yang belum berani mengungkapkan pengalaman mereka karena menghadapi ancaman, stigma, dan ketidakpastian memperoleh perlindungan.

“Di balik kehidupan yang tampak biasa-biasa saja, ada di antara kita yang masih hidup dalam ketakutan. Ada korban, ada keluarga korban, ada komunitas korban yang bahkan saat ini belum berani berbicara,” ujar Ninik dalam peluncuran dan bedah buku, di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA), Jakarta Pusat, dikutip Holopis.com, Jumat (13/11).

Menurutnya, kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga ruang digital. Namun, korban kerap menghadapi hambatan ketika hendak melapor, seperti ketergantungan terhadap pelaku, budaya menyalahkan korban, serta anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga.

“Hambatan mengungkapkan kekerasan bisa berbentuk ancaman dan rasa takut. Bisa berupa stigma dan budaya diam. Bisa berbentuk ketergantungan korban pada pelaku, dan keragu-raguan mendapatkan perlindungan karena tidak tahu harus ke mana,” jelas Ninik.

Ia menjelaskan dampak kekerasan seksual juga dapat menghambat masa depan korban. Anak berisiko kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, sedangkan perempuan dewasa dapat kehilangan ruang karier akibat stigma di lingkungan kerja. Bahkan, sebagian korban memilih menarik diri dan kesulitan mengungkapkan pengalaman yang dialaminya.

“Dampak terhadap korban yang secara langsung, anak bisa kehilangan keceriaan, perempuan menjadi menyendiri sendiri, dan bisu tidak bisa mengungkapkan apa pun,” ungkap Ninik.

Kondisi tersebut, menurut Ninik, menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual. Dampaknya dapat meluas hingga mengganggu ketahanan keluarga, rasa aman masyarakat, dan kualitas SDM bangsa.

“Jangan sampai keluarga kehilangan ketahanan, masyarakat kehilangan rasa aman, dan negara kehilangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, persoalan ini harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan nasional,” tegasnya.

Kekerasan Seksual Bukan Sekadar Persoalan Hukum

Mantan Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 ini juga mengungkapkan, gagasan mengenai keterkaitan kekerasan seksual dengan ketahanan nasional telah ia pikirkan sejak mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2014. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan menjadi salah satu pembahasan utama dalam buku yang disusunnya bersama tim JalaStoria dan Daya Akar Rakyat.

“Kaitan antara kekerasan seksual dan ketahanan nasional ini bahkan saya tuliskan dalam taskap saya di tahun 2014 ketika saya mengikuti pendidikan di Lemhannas,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, trauma akibat kekerasan seksual tidak hanya menghambat tumbuh kembang individu. Melainkan juga memicu ketegangan dalam keluarga. Sementara itu, proses hukum yang berlarut-larut juga berpotensi menghilangkan rasa aman serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara memberikan perlindungan.

Ninik juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.