Gurun Arisastra Menilai Surat Pengunduran Diri Gibran Bukan Ksatria Melainkan Strategi Politis Semata

Aktivis Syarikat Islam sekaligus praktisi hukum, Gurun Arisastra, mengkritik langkah Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, surat tersebut semestinya ditujukan kepada DPR RI karena jabatan Wakil Presiden diperoleh melalui pemilihan umum.

Gurun menyampaikan pandangan tersebut kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, pengajuan surat pengunduran diri kepada Presiden tidak tepat jika dilihat dari perspektif ketatanegaraan.

Ia berpendapat, Gibran bukan menduduki jabatan Wakil Presiden karena penunjukan atau pengangkatan oleh Presiden, melainkan melalui proses pemilihan umum yang melibatkan rakyat.

“Keliru bagi saya, memang dia jadi Wakil Presiden secara ketatanegaraan karena penunjukan Plt oleh Presiden? Kan nggak. Dia dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat, jadi mestinya surat pengunduran diri disampaikan kepada DPR sebagai representasi perwakilan rakyat bukan ke Presiden,” ujar Gurun.

Lebih lanjut, Gurun menilai cara Gibran menyampaikan pengunduran dirinya bukan mencerminkan sikap ksatria. Ia justru memandang langkah tersebut sebagai strategi politik yang berpotensi mengalihkan beban persoalan kepada Presiden Prabowo.

“Nggak ksatria kalau caranya begitu, itu strategi politis menggeser beban politik semata kepada Presiden. Secara doktrin ketatanegaraan mestinya dia bersurat kepada DPR karena dipilih oleh rakyat hasil pemilihan umum tentu mundur dari kursi jabatan harusnya ditujukan kepada institusi perwakilan rakyat, kemudian secara etika ketatanegaraan ia tidak menyampaikan secara lisan langsung keputusan mundur kepada rakyat, bagi saya ini mempermainkan rakyat,” kata Gurun.

Ia juga menyoroti tidak adanya penyampaian langsung kepada masyarakat terkait keputusan tersebut. Menurutnya, jabatan yang diperoleh melalui mandat rakyat semestinya diakhiri dengan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban kepada publik.

Gurun kemudian menyebut Gibran telah dua kali mempermainkan rakyat. Penilaian itu ia kaitkan dengan polemik pengunduran diri serta persoalan ijazah yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Gurun, Gibran seharusnya dapat memanfaatkan momentum persidangan di MK untuk menunjukkan ijazahnya kepada hakim konstitusi sehingga polemik tersebut tidak terus berlarut-larut.

“Dia dua kali mempermainkan rakyat, pertama surat pengunduran diri diajukan kepada Presiden bukan DPR, kemudian dia tidak manfaatkan momentum sidang mahkamah konstitusi untuk menunjukkan Ijazahnya kepada hakim konstitusi,” tutup Gurun.

Pernyataan Gurun tersebut merupakan pandangan dan kritik pribadinya terhadap langkah politik Gibran. Adapun persoalan prosedur pengunduran diri Wakil Presiden serta mekanisme konstitusional pemberhentian atau pengisian jabatan tersebut perlu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri secara resmi dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI pada hari Kamis 12 November 2026. Selain menyerahkan surat ke MPR RI, ia juga menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.