Fernando Emas: Tidak Mudah Ganti Gibran, Pengisian Kursi Wapres Harus Lewat MPR

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, apabila benar-benar terealisasi, tidak serta-merta membuat posisi orang nomor dua di Indonesia bisa langsung digantikan figur lain. Proses pengisian jabatan tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, mengingatkan bahwa persoalan pengunduran diri Gibran bukan akhir dari dinamika politik. Sebab, terdapat tahapan ketatanegaraan yang harus dilalui sebelum muncul wakil presiden pengganti.

Fernando menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, proses selanjutnya tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Surat pengunduran diri harus menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang berlaku.

“Kalau nanti sampai Mas Gibran melakukan pengunduran diri itu kan dilakukan sebagai wakil presiden yang baru. Jadi kalau Pak Prabowo tidak merespons terkait dengan itu berarti beliau sudah setuju,” kata Fernando, Selasa (10/11/2026).

Ia kemudian menyinggung proses yang harus melibatkan MPR untuk menyikapi kekosongan jabatan wakil presiden tersebut.

“Dan sekarang kan tinggal langkah tersebut ada di tangan Mas Gibran, jadi hanya ditaksikan oleh MPR. Itu adalah surat yang ditandatangani oleh Mas Gibran dan itu nanti akan dibawa ke sidang umum untuk dilakukan keputusan apakah diterima atau ditolak,” ujarnya.

Menurut Fernando, situasi tersebut juga perlu dicermati karena pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengakhiri persoalan politik yang sedang berkembang. Keputusan yang diambil pemerintah justru berpotensi memunculkan dinamika baru apabila tidak dipertimbangkan secara matang.

Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut. Fernando menilai, stabilitas politik dan pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama, bukan semata-mata penyelesaian persoalan dalam jangka pendek.

Secara konstitusional, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, apabila terjadi kekosongan jabatan, pengganti Gibran tidak dapat ditentukan secara sepihak ataupun langsung ditunjuk untuk menduduki posisi tersebut. Presiden harus mengusulkan dua nama, sedangkan pemilihannya menjadi kewenangan MPR melalui sidang.

Dengan demikian, wacana pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan pergantian figur di pemerintahan. Ada prosedur konstitusional dan pertimbangan politik yang harus dilalui sebelum posisi wakil presiden benar-benar terisi oleh orang baru.

“Kita kembali lihat apakah ini bagian dari skenario politik atau gimana untuk meredam situasi ya,” pungkas Fernando.

Sekadar diketahui bahwa Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto dan mengutarakan keinginannya untuk mengundurian diri dari jabatannya saat ini sebagai Wakil Presiden RI.