Gus Khozin Sebut Komunikasi 8 Fraksi Mengerucut ke Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Komunikasi informal delapan fraksi di DPR terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut mulai mengerucut pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Meski demikian, usulan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan fraksi karena merupakan hak konstitusional masing-masing anggota DPR.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin atau Gus Khozin, mengatakan komunikasi antar-fraksi berlangsung secara intensif untuk membahas kemungkinan penggunaan hak parlemen dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja,” kata Gus Khozin dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat bukan merupakan hak kelembagaan fraksi, melainkan hak anggota DPR. Karena itu, setiap anggota memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua partai di parlemen memiliki otonominya masing-masing tidak ada yang mengarah dan menunggu diarahkan. Ini adalah hak konstitusional seluruh anggota DPR. Jadi 580 anggota DPR itu memiliki hak konstitusional diatur di konstitusi kita dan Undang-Undang MD3, bahwa memiliki hak untuk interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,” ujarnya.

Gus Khozin juga menjelaskan, pengajuan HMP tidak harus menunggu keputusan resmi seluruh fraksi. Berdasarkan ketentuan yang disampaikannya, usulan tersebut dapat diproses apabila memenuhi persyaratan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari sedikitnya dua fraksi.

“Sekali lagi itu adalah sikap anggota yang persyaratannya adalah 25 minimal terdiri dari dua fraksi. Jadi memenuhi 25 itu sudah cukup secara regulasi untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Secara pribadi, Gus Khozin mengaku mendukung penggunaan HMP. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa pandangan tersebut merupakan sikapnya sebagai anggota DPR dan tidak otomatis mewakili keputusan resmi PKB.

“Kalau di kami mayoritas, saya secara pribadi ya mendukung untuk HMP. Karena jangan ditanyakan sikap partai ini adalah hak anggota gitu ya. Sikap partai nanti lain lagi,” pungkasnya.