Puan Maharani Tetapkan 12 Isu Strategis, Kasus Penyadapan Presiden Masuk Prioritas

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan terdapat 12 isu strategis yang akan menjadi fokus pengawasan DPR RI terhadap kinerja pemerintah selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027.

Sejumlah persoalan yang masuk dalam agenda pengawasan tersebut mencakup penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden, perundungan anak, kelangkaan pakan ternak, bantuan sosial, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga ketahanan energi nasional.

Puan menyampaikan hal itu dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-11 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia mengatakan, fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Puan.

Adapun 12 isu yang menjadi perhatian DPR RI meliputi:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia.
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan.
3. Penanganan kasus perundungan anak.
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.
5. Percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, serta perizinan di kawasan industri.
7. Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial.
8. Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah.
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Puan menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan nasional.

Masuknya kasus dugaan penyadapan Presiden dalam agenda pengawasan menunjukkan perhatian DPR terhadap persoalan yang dinilai menyangkut integritas penyelenggaraan negara. Sebelumnya, dalam pidato yang sama, Puan juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian dalam menangani perkara tersebut serta mendukung pengusutan secara transparan dan profesional.

Selain isu penegakan hukum dan keamanan, DPR turut menempatkan persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai perhatian. Kelangkaan pakan ternak, ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta kesiapan program jaminan kesehatan menjadi bagian dari agenda yang akan dikawal melalui fungsi pengawasan.

DPR juga akan menyoroti pemulihan infrastruktur pascabencana, penanganan dampak karhutla, serta persoalan tata ruang dan perizinan di kawasan industri. Sementara pada sektor pendidikan, pemerataan program revitalisasi sekolah menjadi salah satu agenda yang perlu ditindaklanjuti pemerintah.

Di bidang ekonomi dan energi, pengawasan diarahkan pada perbaikan tata kelola pasar modal serta penguatan ketahanan energi melalui peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Puan berharap, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini dapat memastikan berbagai kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat.