DPR dan Pemerintah Bahas Empat RUU Strategis, Perampasan Aset Masuk Prioritas Legislasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana masuk dalam agenda pembahasan DPR RI bersama pemerintah pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027. RUU tersebut menjadi salah satu dari empat rancangan regulasi strategis yang akan dibahas untuk memperkuat kerangka hukum nasional.

Selain RUU Perampasan Aset, agenda legislasi DPR juga mencakup RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, serta RUU tentang Perkoperasian.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan agenda tersebut dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-11 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menjelaskan, pembahasan keempat RUU tersebut merupakan bagian dari upaya DPR bersama pemerintah dalam memperkuat regulasi nasional sekaligus merespons kebutuhan hukum masyarakat.

“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI, di antaranya RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan, RUU tentang hak cipta, RUU tentang perkoperasian, dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana,” kata Puan.

Selain melanjutkan pembahasan empat RUU tersebut, DPR juga berkomitmen mempercepat penyusunan rancangan undang-undang lain yang dinilai mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.

Meski demikian, Puan mengingatkan agar percepatan legislasi tetap memperhatikan kualitas substansi dan prinsip kehati-hatian. Proses pembentukan undang-undang juga harus membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat secara bermakna.

“DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” ujarnya.

Di luar agenda legislasi, Puan turut menyoroti kondisi ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global masih berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

Sejumlah faktor yang menjadi perhatian antara lain pergerakan harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta perkembangan pasar modal.

Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan anggaran agar ketahanan fiskal tetap terjaga sekaligus mampu melindungi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Puan berharap, pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPR pada masa persidangan ini dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepentingan nasional.