HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima, sementara perluasan program akan diarahkan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar penerima merupakan sekolah swasta bertaraf internasional maupun sekolah yang dinilai telah mampu membiayai kebutuhan pendidikannya secara mandiri.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Jumat (11/9/2026).
Pemutakhiran sasaran penerima MBG tersebut dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pemetaan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum mendapatkan program tersebut.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” jelasnya.
Namun, sekolah yang belum memperoleh MBG tidak otomatis menjadi sasaran berikutnya. BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan untuk menentukan wilayah serta satuan pendidikan yang paling membutuhkan layanan tersebut.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ucap dia.
Maluku dan Papua Jadi Perhatian
Salah satu fokus perluasan program MBG berada di wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya.
Untuk mengejar pemerataan layanan, BGN akan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di sejumlah wilayah yang masuk daftar prioritas.
Namun, penambahan dapur MBG tidak akan dilakukan secara serentak. BGN akan membukanya secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” tutur Sudaryono.
