JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian lebih berhati-hati dalam menangani tindakan pemblokiran rekening masyarakat.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul polemik rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok yang diblokir atas permintaan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Walau diksi pemblokiran yang disampaikan official Bank Mandiri kemudian dibantah oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, bahwa permintaan hanya penundaan transaksi.
Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai tindakan terhadap rekening masyarakat tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap pemilik rekening, tetapi juga dapat berdampak lebih luas terhadap kepercayaan publik kepada sektor perbankan.
Menurut Anam, aspek kepercayaan atau trust merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga reputasi industri perbankan. Karena itu, setiap tindakan pemblokiran perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas.
“Saya kira rekan-rekan kepolisian jauh harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas. Salah satunya ya kepentingan ekonomi kita. Nah, salah satu yang penting dalam konteks ini kepentingan ekonomi kita adalah ya trust building yang menjadi reputasi dari perbankan,” kata Anam dalam siaran pers, Selasa (25/8/2026).
Pemblokiran Bisa Dibenarkan dalam Kasus Tertentu
Meski mengingatkan kepolisian untuk berhati-hati, Anam tidak menampik bahwa pemblokiran atau pembatasan transaksi rekening dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum dan indikasi tindak pidana.
Ia mencontohkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun pendanaan terorisme yang memang dapat menjadi alasan dilakukannya tindakan terhadap rekening tertentu.
“Kalau ada indikasi TPPU, ada indikasi apa namanya terorisme, macam-macam. Kalau kayak gitu, di internasional pun juga dibolehkan, ya, dan memang ini menjadi kewajiban perbankan,” ujarnya.
Namun, menurut Anam, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.
Pasalnya, tindakan terhadap rekening nasabah dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai keamanan menyimpan dan mengelola dana melalui lembaga perbankan.
Reputasi Perbankan Ikut Dipertaruhkan
Anam menekankan bahwa kepercayaan terhadap perbankan tidak hanya penting bagi pemilik rekening secara individual. Kepercayaan tersebut juga menjadi bagian dari stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.
Karena itu, setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan keraguan publik terhadap keamanan rekening perbankan perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
Menurutnya, reputasi industri perbankan Indonesia juga berkaitan dengan kepercayaan di tingkat internasional. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap sistem perbankan harus berjalan secara seimbang.
Dalam konteks rekening Supriyono alias Botok, Anam tidak secara langsung menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar hukum. Namun, ia meminta seluruh pihak memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan terhadap rekening memiliki dasar yang jelas serta tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Hak Menyampaikan Pendapat Tetap Harus Dilindungi
Selain persoalan perbankan, Anam juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi.
Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dijamin negara.
Ia mengingatkan agar penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana tidak kemudian menghilangkan hak-hak dasar masyarakat yang telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!