HOLOPIS.COM, JAKARTA – Insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Jawa Timur, menjadi perhatian Komisi V DPR RI.
DPR meminta pemerintah tidak sekadar menangani insiden, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Mulai dari kondisi kapal, pengawasan operator, prosedur keselamatan, kesiapan awak, hingga faktor cuaca.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Kapoksi Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan terhadap keselamatan transportasi laut.
Menurut Danang, keselamatan penumpang dan awak kapal harus ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap operasional pelayaran.
DPR Soroti Kelayakan Kapal hingga Faktor Cuaca
Danang menilai setiap kecelakaan maupun kebakaran kapal harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai perbaikan baru dilakukan setelah insiden terjadi.
Evaluasi, kata dia, tidak cukup hanya melihat kondisi fisik kapal. Pengawasan terhadap operator, penerapan prosedur keselamatan, kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga harus diperiksa.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Setiap kejadian seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kelayakan kapal, pengawasan, prosedur keselamatan, maupun faktor cuaca,” ujar Danang Wicaksana.
Ia juga meminta operator pelayaran benar-benar memastikan seluruh persyaratan kelaiklautan kapal terpenuhi sebelum kapal beroperasi.
Pengawasan terhadap kapal penumpang pun dinilai harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika muncul masalah.
Jangan Tunggu Ada Korban Baru Evaluasi
Menurut Danang, keselamatan pelayaran tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika kecelakaan sudah terjadi.
Pemerintah bersama seluruh pihak yang terlibat dalam transportasi laut perlu memperkuat sistem pencegahan. Tujuannya agar potensi kecelakaan bisa ditekan sejak awal.
“Jangan sampai evaluasi baru dilakukan setelah terjadi musibah. Sistem pengawasan dan pencegahan harus diperkuat sehingga keselamatan benar-benar menjadi bagian utama dari setiap operasional pelayaran,” katanya.
Danang juga menilai aspek keselamatan harus menjadi bagian dari seluruh rantai operasional pelayaran, mulai dari pemeriksaan kapal sebelum berangkat hingga kesiapan menghadapi situasi darurat.
DPR Soroti Koordinasi BMKG, Kemenhub dan Basarnas
Selain kondisi kapal, Danang turut menyoroti koordinasi antarlembaga.
Informasi mengenai cuaca dan potensi gangguan pelayaran yang dikeluarkan BMKG, menurut dia, harus bisa diterima operator dan pihak terkait dengan cepat.
