Informasi tersebut juga harus ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas jika kondisi di lapangan dinilai berisiko.
Ia mendorong Kemenhub, Basarnas dan BMKG memperkuat koordinasi, terutama untuk menghadapi kondisi darurat di laut.
Kesiapan personel, peralatan keselamatan, sistem komunikasi dan prosedur evakuasi juga harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.
“Koordinasi antarlembaga harus semakin kuat. Informasi cuaca, pengawasan kapal, hingga kesiapan pencarian dan pertolongan harus terintegrasi agar ketika terjadi keadaan darurat, respons bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Danang Wicaksana.
Komisi V DPR Janji Kawal Keselamatan Pelayaran
Komisi V DPR RI menyatakan akan terus mendorong pemerintah memperkuat standar keselamatan transportasi laut.
Hal tersebut dinilai penting karena kapal menjadi salah satu moda transportasi utama bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menghubungkan wilayah yang tersebar di berbagai pulau.
Insiden KMP Mutiara Sentosa II pun diharapkan tidak berhenti sebagai evaluasi setelah kejadian. DPR meminta sistem pengawasan dan pencegahan diperkuat sehingga aspek keselamatan benar-benar menjadi bagian utama dalam operasional transportasi laut.
