JAKARTA, Holopis.com – Usai isu pajak Selat Malaka, Presiden Prabowo menegaskan jalur strategis dunia tetap terbuka, aman, dan bebas dilalui semua sesuai UNCLOS 1982.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang aman, terbuka, dan dapat diakses oleh seluruh negara sesuai ketentuan hukum internasional.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya pembahasan mengenai isu pajak di Selat Malaka yang sempat menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.
Komitmen itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Pertemuan kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, mulai dari hubungan ekonomi, investasi, kerja sama keamanan, hingga stabilitas kawasan.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki tanggung jawab besar sebagai salah satu negara pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
Karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk memastikan jalur pelayaran tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurut Presiden, Indonesia akan memperkuat koordinasi dengan Malaysia dan Thailand sebagai sesama negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.
Langkah itu dilakukan agar pengelolaan Selat Malaka tetap sejalan dengan ketentuan UNCLOS 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu terbuka untuk semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan akses,” kata Prabowo.
Selain menjamin kebebasan pelayaran, Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan di kawasan tersebut.
Menurutnya, kerja sama antarnegara diperlukan untuk mencegah berbagai ancaman yang dapat mengganggu aktivitas pelayaran, seperti aksi perompakan, penyelundupan, maupun kecelakaan laut yang berpotensi menghambat arus perdagangan internasional.
Prabowo menilai stabilitas Selat Malaka merupakan kepentingan bersama negara-negara di kawasan.
Oleh sebab itu, upaya menjaga keamanan tidak hanya dilakukan demi kepentingan nasional masing-masing negara, tetapi juga untuk mendukung kelancaran perdagangan global yang bergantung pada jalur strategis tersebut.
“Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lawrence Wong menyampaikan bahwa Singapura memiliki pandangan yang sejalan dengan Indonesia.
Menurutnya, kedua negara sama-sama berkepentingan menjaga kebebasan navigasi dan memastikan jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi seluruh pengguna.
Lawrence menegaskan penghormatan terhadap hak lintas pelayaran dan hak transit kapal merupakan bagian dari prinsip hukum internasional yang harus terus dijaga.
Ia menyebut kebebasan navigasi menjadi fondasi penting bagi stabilitas kawasan sekaligus mendukung aktivitas perdagangan internasional.
“Kita berbagi kepentingan dalam menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua, termasuk hak lintas transit kapal yang tidak terhalang sesuai dengan UNCLOS,” ujar Lawrence.
Ia juga memastikan Singapura akan terus bekerja sama dengan Indonesia serta negara-negara pantai lainnya agar Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh seluruh pengguna jalur pelayaran internasional.
Pernyataan kedua pemimpin tersebut dinilai memberikan kepastian bagi dunia pelayaran dan perdagangan internasional, terutama setelah muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penerapan kebijakan baru di Selat Malaka.
Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjaga keamanan, keselamatan pelayaran, serta kelancaran distribusi barang melalui jalur laut strategis tersebut.
Selat Malaka dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Posisinya yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China Selatan menjadikan kawasan ini sebagai urat nadi perdagangan global.
Setiap tahun, puluhan ribu kapal pengangkut minyak, gas, bahan baku industri, hingga berbagai komoditas ekspor-impor melintasi perairan tersebut.
Bagi Indonesia, stabilitas Selat Malaka memiliki nilai strategis tidak hanya dari sisi geopolitik, tetapi juga ekonomi.
Kelancaran arus pelayaran berpengaruh terhadap rantai pasok global, aktivitas ekspor-impor, investasi, hingga pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara.
Melalui pernyataan bersama Indonesia dan Singapura, kedua negara kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama maritim, menjaga stabilitas kawasan, serta memastikan Selat Malaka tetap menjadi jalur pelayaran internasional yang aman, terbuka, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh negara sesuai prinsip-prinsip hukum laut internasional.
