HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih tidak menaikkan tarif listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan yang masih membayangi sektor energi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Eddy menilai keputusan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketenagalistrikan nasional yang hingga kini masih bergantung pada batu bara dan gas sebagai sumber utama pembangkit listrik. Di saat yang sama, pasokan kedua komoditas tersebut juga menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik global.
“Saya mengapresiasi bahwa tarif listrik ini tidak akan naik. Karena kita lihat bahwa hari ini kita mengalami dua tantangan terbesar. Satu, tantangan untuk memberikan suplai batubara sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembangkit-pembangkit PLN. Kedua, ketersediaan pasokan gas, karena batu bara dan gas merupakan dua sumber energi utama untuk menggerakkan pembangkit listrik kita saat ini,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).
Menurut Eddy, di tengah fluktuasi harga energi dunia dan gangguan rantai pasok, keputusan mempertahankan tarif listrik bukan sekadar kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Ia mengingatkan, kenaikan tarif listrik berpotensi memicu efek berantai terhadap inflasi, meningkatnya biaya produksi, hingga melemahnya daya beli masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Meski mendukung keputusan pemerintah, Eddy menilai pembenahan skema subsidi listrik tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Ia meminta pemerintah memastikan bantuan energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya pelanggan rumah tangga berdaya rendah dan pelaku usaha kecil.
“Yang perlu ditekankan adalah agar kenaikan harga listrik, kalaupun suatu ketika terjadi, tetap memperhatikan listrik untuk masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah. Terutama mereka yang berada di kelas 450 VA, 900 VA, dan mungkin juga 1.300 VA. Untuk sektor industri, khususnya UMKM kecil dengan kapasitas 2.200 VA, itu juga perlu diperhatikan,” lanjutnya.
Menurut Eddy, perbaikan subsidi tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran. Ia mendukung langkah pemerintah membangun sistem penyaluran subsidi berbasis data agar lebih efektif dan mengurangi potensi salah sasaran.
Masyarakat Mampu Tak Perlu Disubsidi
Eddy juga menilai subsidi energi seharusnya lebih difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sementara kelompok ekonomi yang lebih mampu dapat membayar sesuai harga keekonomian.
Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti skema subsidi bahan bakar minyak (BBM), di mana bantuan diberikan kepada kelompok yang memang membutuhkan.
“Untuk golongan yang besar-besar, saya kira sama dengan analogi BBM; untuk Pertamax memang harus disesuaikan, Pertamax Turbo disesuaikan, tetapi Pertalite tetap dipertahankan. Jadi untuk UMKM serta masyarakat kelas ekonomi bawah, itu tetap dipertahankan. Bahkan kalau bisa, diskon listrik yang selama ini mereka nikmati juga tetap diteruskan,” tutur Eddy.
Dorong Transisi Energi
Selain persoalan subsidi, Eddy mengingatkan pemerintah agar mulai mempercepat transisi menuju bauran energi yang lebih berkelanjutan. Ketergantungan terhadap batu bara dan gas dinilai perlu dikurangi secara bertahap melalui pengembangan energi baru dan terbarukan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar sistem ketenagalistrikan nasional lebih tangguh menghadapi gejolak harga energi global di masa mendatang.
“Ke depan, kita tidak bisa terus-menerus berada dalam siklus menahan harga setiap kali terjadi tekanan. Harus ada upaya membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap guncangan global, sekaligus tetap menjamin akses energi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
