JAKARTA – Forum Alumni Muda Universitas Bung Karno (FAM UBK) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah investigasi yang dilakukan pihak kampus terkait persoalan yang melibatkan mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin.
Juru Bicara FAM UBK, Fadli Rumakefing mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, sebagai bagian dari alumni muda, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater sebagai institusi pendidikan.
“Pertama, kami sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi. Kedua, sebagai alumni muda kami memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik kampus sebagai institusi pendidikan. Karena itu, kami yang tergabung dalam Forum Alumni Muda UBK sangat mengapresiasi dan mendukung langkah cepat pihak kampus dalam mengurai persoalan ini,” ujar Fadli dalam keterangannya kepada Holopis.com, Senin (29/6/2026).
Ia menilai langkah yang diambil pihak kampus merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas sekaligus marwah Universitas Bung Karno sebagai lembaga pendidikan tinggi.
Selain mendukung investigasi yang tengah berjalan, FAM UBK juga meminta agar penyelidikan diperluas terhadap munculnya isu dugaan suap sebesar Rp300 juta dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada BEM UBK.
Menurut Fadli, pengungkapan aktor di balik penyebaran narasi tersebut penting dilakukan untuk memberikan kepastian kepada publik sekaligus memulihkan nama baik seluruh pihak yang terdampak.
“Kami juga mendorong agar pihak kampus memperluas investigasi serta mengungkap pihak-pihak yang berada di balik penyebaran isu suap sebesar Rp300 juta dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada BEM UBK,” katanya.
Ia menegaskan, pengusutan terhadap asal-usul isu tersebut bukan hanya untuk melindungi reputasi Universitas Bung Karno, tetapi juga menjaga nama baik Wakil Presiden serta memastikan independensi kampus tetap terjaga dari kepentingan politik praktis.
“Mengapa ini penting? Untuk memulihkan nama baik Universitas Bung Karno, nama baik Wakil Presiden, sekaligus menjaga independensi kampus sebagai institusi pendidikan yang harus bebas dari kepentingan dan agenda politik praktis oknum maupun elite partai politik tertentu,” tegas Fadli.
Hasil Investigasi UBK
Sebelumnya diberitakan, bahwa Tim Investigasi Demonstrasi 15 Juni Universitas Bung Karno (UBK) telah mengungkap fakta baru terkait dugaan aliran dana kepada mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) UBK, Muhammad Abdimaludin.
Berdasarkan hasil pemeriksaan internal pada hari Kamis 25 Juni 2026, Abdimaludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta yang disebut berasal dari seorang oknum aparat kepolisian melalui perantara dua alumni kampus.
“Berdasarkan pengakuan Abdi, sebelum demo bertemu dengan tiga orang. Dua di antaranya seniornya di organisasi eksternal kampus yang juga alumni UBK. Satu orang lagi dari aparat, berdasarkan pengakuan Abdi berasal dari kepolisian,” ujar Ketua Tim Investigasi Demo 15 Juni UBK, Eko Suryo Santjoyo.
Kemudian, Eko pun menjelaskan, bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar pukul 07.00 WIB pada Senin (15/6/2026), hari pelaksanaan demonstrasi.
Saat itu, uang tunai Rp20 juta telah dibawa oleh dua alumni UBK dan sempat hendak diberikan kepada Abdimaludin. Namun, menurut pengakuannya, ia belum bersedia menerima uang tersebut.
“Dari pengakuan Abdi, waktu itu tiga orang sudah menyiapkan uang Rp20 juta secara tunai. Sudah akan diberikan, tetapi Abdi belum mau menerima. Asalnya uang itu dari aparat tersebut,” kata Eko.
Dalam pertemuan itu, Abdimaludin disebut diminta mengoordinasikan massa agar tidak menggelar aksi di kawasan Istana Merdeka dan mengalihkan demonstrasi ke Gedung DPR RI. Uang Rp20 juta disebut sebagai kompensasi atas permintaan tersebut.
Meski demikian, demonstrasi tetap berlangsung di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan sesuai rencana awal, bukan di DPR RI.
“Tidak ada alasan yang disampaikan kenapa saat itu tidak menerima. Tetapi dari kesan yang kami tangkap, dia seperti mengerjai mereka. Jadi uang diterima, tetapi tidak mengikuti permintaan untuk menggeser lokasi aksi,” ungkap Eko.
