Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Mengatasi Masalah Bunuh Diri di Lapas

Narapidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per 31 Januari 2022, jumlah total penghuni sebanyak 272.307, dengan rincian 226.682 narapidana dan 45.625 tahanan. Lebih lanjut mengutip data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, menyebutkan bahwa selama tahun 2016 dan 2017 terdapat 43 kasus bunuh diri yang terjadi di dalam lapas.

Dan hingga tahun 2021 kasus bunuh diri narapidana masih banyak ditemukan. Berbagai portal berita di seluruh daerah di Indonesia juga melaporkan kasus kematian narapidana yang diduga karena mengalami depresi, seperti kasus bunuh diri yang terjadi pada narapidana MS berusia 42 tahun di Lapas Bukittinggi. Narapidana dengan inisial SUP berusia 37 tahun di Lapas Kelas II B Indramayu, narapidana DM berusia 25 tahun di Lapas Karangasem, serta masih banyak lagi lainnya. Schneidman mendefinisikan bunuh diri sebagai sebuah perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan pada diri sendiri oleh seorang individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik dari sebuah isu.

Pemicu Bunuh diri di Lapas

Erlangga Masdiana (2007) dalam buku Sosiologi Penjara karya Dr. Sugeng Pujileksono, M.Si., menyatakan ada 9 kehilangan yang dirasakan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pertama, lost of liberty (hilangnya kebebasan). Setiap narapidana akan merasa kehidupannya semakin sempit dan terbatas. Mereka tidak hanya terkungkung pekatnya penjara, tapi juga terbatasnya “ruang spiritualitasnya”. Kedua, lost of autonomy (hilangnya otonomi). Setiap orang yang telah dikategorikan sebagai narapidana secara tidak langsung akan kehilangan sebagian haknya, khususnya masalah pengaturan dirinya sendiri, dan mereka diharuskan untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan penjara. Akibatnya, mereka menghadapi depersonalisasi dan infantilisme.

Ketiga, lost of good and services. Ketidakbebasan memiliki barang-barang tertentu secara pribadi dan pelayanan yang tidak memadai dari petugas, memicu perilaku-perilaku baru, seperti mencurigai sesama narapidana, negosiasi atau menyuap petugas demi satu tujuan tertentu. Masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan senjata adalah kategori keinginan tertentu. Keempat, lost of hetero sexual relationship. Hilangnya kesempatan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan lawan jenis akan berakibat timbulnya perilaku-perilaku seks menyimpang (homoseksual, perkosaan homoseksual, pelacuran dan pelacuran homoseksual).

Kelima, lost of security. Suasana keterasingan sebagai akibat hilangnya komunikasi dengan sesamanya dan timbulnya persaingan antar narapidana pada gilirannya akan berubah menjadi bentuk kekhawatiran dan kecemasan bagi individu-individu. Selain kehilangan kebebasan tersebut, narapidana juga kehilangan kebebasan dalam berkomunikasi (lost of personal communication), kehilangan harga dirinya (lost of prestige), kehilangan rasa percaya diri (lost of self confident) dan kehilangan kreatifitasnya (lost of creativity).

Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan lapas yang ketat dan menekan, sehingga tidak dapat menghadapi stres akibat dari beberapa kehilangan seperti yang dijelaskan di atas tentunya akan menyebabkan maraknya bunuh diri yang terjadi pada narapidana. Lebih lanjut, rasa kehilangan yang diuraikan di atas dapat mengakibatkan perasaan terisolasi, gagal dalam melakukan hubungan yang berarti (interpersonal), dan perasaan marah pada diri sendiri. Lantas apa yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan bunuh diri di Lapas?

Peran Petugas Pemasyarakatan dalam Mengatasi Bunuh diri di Lapas

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 8 ayat (1), “Petugas Pemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per September 2021, jumlah sumber daya manusia pemasyarakatan sebanyak kurang lebih 42.317 orang yang tersebar di 679 UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dengan perbandingan jumlah narapidana terhadap petugas yang sungguh sangat timpang mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan yang dapat dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan suatu siasat untuk dapat menekan angka bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan.

Pertama, asesmen risiko stres narapidana. Asesmen dilakukan minimal dua kali, yaitu asesmen awal yang dilakukan pada narapidana/tahanan saat pertama kali masuk Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Yang kedua yaitu asesmen ulang, dilakukan untuk memastikan tingkat risiko stres narapidana. Jika dinilai rendah, maka tidak dilakukan asesmen kembali, namun jika menunjukan nilai yang sedang maupun tinggi, maka akan dilakukan asesmen kembali.

Kedua, konseling. Pemberian bantuan pemecahan masalah ini, mekanismenya dengan menempatkan kotak surat disetiap blok. Dimana setiap harinya petugas mengambil surat yang telah dibuat oleh narapidana. Dengan memberikan surat balasan maksimal selama 7 hari kerja. Dan jika dinilai masalah yang dihadapi narapidana sangat rumit, maka petugas harus melakukan konseling secara langsung, dengan memanggil narapidana.

Ketiga, doktrin. Memberikan pemahaman narapidana untuk menjaga dan mengawasi satu sama lainnya, sebagai perpanjangan tangan petugas. Karena petugas tidak dapat mengawasi satu persatu, hal itu disebabkan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni.

Tentunya peran ini dapat ‘dimainkan’ oleh pembina pemasyarakatan yaitu petugas pembinaan, petugas pembimbingan (PK & PPK), dan petugas kesehatan (dokter dan paramedis) serta bermitra dengan para psikolog.