HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana kenaikan harga BBM yang diusulkan Jusuf Kalla menuai respons keras dari DPR RI. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Menurut Wihadi, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini masih cukup kuat untuk menahan gejolak kenaikan harga energi global tanpa harus menaikkan harga BBM.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif,” ujar Wihadi dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis global, khususnya di sektor energi.
Secara fiskal, lanjutnya, kondisi APBN juga masih dalam batas aman. Pendapatan negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan.
“Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen,” jelasnya.
Wihadi memperingatkan bahwa kenaikan harga energi, termasuk BBM, bisa memicu efek berantai terhadap perekonomian nasional.
“Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai langkah pemerintah yang memilih menahan harga BBM merupakan strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
Menariknya, Wihadi juga mempertanyakan dorongan JK agar harga BBM dinaikkan. Ia menilai usulan tersebut justru bisa memperberat kondisi ekonomi nasional.
“Pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat,” ujarnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk mempercayai kebijakan pemerintah, termasuk langkah Prabowo Subianto yang memilih tidak menaikkan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat.
“APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli,” pungkasnya.
