HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong peningkatan produktivitas, daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Di tengah dinamika rantai pasok global dan tuntutan standar internasional, praktik bisnis yang bertanggung jawab dinilai menjadi kunci mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia memasang target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang. Target tersebut akan dicapai melalui penguatan sektor industri dan peningkatan kualitas tenaga kerja nasional.
“Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapainya, kita perlu mendorong produktivitas nasional melalui pertumbuhan industri dan penyiapan tenaga kerja yang kompeten, termasuk di sektor elektronik sebagai salah satu industri unggulan dalam Making Indonesia 4.0,” ujar Airlangga, dikutip Holopis.com, Jumat (13/2/2026).
Ekonomi 2025 Tumbuh 5,11 Persen
Airlangga menyampaikan bahwa sepanjang 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen. Selain itu, laju Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja diperkirakan meningkat lebih dari 3 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju struktur yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi.
Dalam penguatan sektor industri, pemerintah menaruh perhatian besar pada industri elektronik. Hingga triwulan IV 2025, sektor elektronik tercatat berkontribusi sekitar 1,6 persen terhadap total PDB nasional dengan pertumbuhan sebesar 4,13 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus berinovasi dan memperluas keterlibatan dalam Global Value Chain (GVC), seiring dengan peningkatan standar ketenagakerjaan dan tata kelola industri.
Dorong Responsible Business Conduct dan HRDD
Dalam konteks daya saing global, penerapan prinsip Responsible Business Conduct (RBC) dan Human Rights Due Diligence (HRDD) menjadi faktor strategis. Standar internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights serta International Labour Organization (ILO) MNE Declaration dijadikan rujukan dalam memastikan praktik bisnis menghormati hak asasi manusia dan mendukung pekerjaan layak (decent work).
Pemerintah juga mengapresiasi pelaksanaan Program Resilient, Inclusive, and Sustainable Supply Chain (RISSC) dan RBC yang diinisiasi oleh ILO bersama pemerintah dan pelaku industri, serta didukung oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang. Program tersebut dinilai selaras dengan komitmen Indonesia dalam memperkuat praktik bisnis sesuai prinsip OECD dan membangun rantai pasok yang lebih tangguh dan inklusif.
Kembangkan Ekosistem Industri Semikonduktor
Selain industri elektronik, pemerintah tengah mengembangkan ekosistem industri semikonduktor sebagai bagian dari strategi meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global. Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekosistem Industri Semikonduktor Indonesia saat ini sedang berlangsung.
Upaya tersebut turut diperkuat melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di Jerman dan Amerika Serikat guna mendukung penguatan teknologi, riset, dan inovasi.
Airlangga menekankan pentingnya kolaborasi tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja untuk membangun industri yang kompetitif sekaligus berkelanjutan.
“Kami berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan daya saing industri sekaligus memastikan kualitas lingkungan kerja yang layak, sehingga Indonesia mampu membangun rantai pasok yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.
