HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan mengambil peran langsung dalam mengendalikan rantai pasok peternakan ayam nasional melalui proyek hilirisasi senilai Rp20 triliun. Kebijakan ini ditempuh untuk menekan praktik perang harga yang selama ini kerap merugikan peternak kecil serta mengganggu stabilitas pasokan dan harga ayam di dalam negeri.
“Kenapa BUMN kita libatkan? Kalau BUMN-nya macam-macam, kita copot. Sederhana, kan?,” ujar Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di Jakarta, dikutip Holopis.com, Selasa (10/2/2026).
Amran menjelaskan, keterlibatan BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD dalam proyek yang digagas Danantara tersebut bertujuan memastikan pemerintah memiliki kendali penuh atas sektor hulu peternakan ayam. Selama ini, lemahnya penguasaan di hulu disebut menjadi pemicu utama terjadinya distorsi pasar dan perang harga.
Dalam skema tersebut, BUMN akan difokuskan untuk mengelola penyediaan pakan ternak dan pembibitan anak ayam umur satu hari atau day old chick (DOC), yang menjadi fondasi utama rantai pasok peternakan.
“Jadi nanti BUMN bergeraknya di hulu, itu di pakan dan DOC. Ini nanti menjamin suplai ke peternakan kecil yang akan ikut. [Dibelakang BUMN] ada pemerintah, nggak mungkin macam-macam direksinya,” tutur dia.
Menurut Amran, peran negara dalam proyek ini bukan untuk menggantikan mekanisme pasar sepenuhnya, melainkan sebagai pengendali dan penyeimbang agar praktik usaha tetap berjalan sehat dan berpihak pada peternak kecil. Pemerintah, kata dia, akan bertindak tegas jika terjadi praktik yang merugikan peternak.
“Ini jadi ada garis komandonya. ‘Kamu naikkan harga atau menyusahkan peternak, ya ditindak’. Nah ini yang awalnya banyak yang salah paham. Dipikir ini harus seperti perusahaan swasta. Ini nggak. Pemerintah di hulu sebagai stabilisator.”
Proyek hilirisasi peternakan ayam senilai Rp20 triliun tersebut telah memasuki tahap awal dengan pelaksanaan groundbreaking fase pertama di enam wilayah Indonesia, di antaranya Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Proyek ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Selain penguatan sektor hulu melalui pembibitan ayam (GPS, PS, FS) dan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU), cold chain, pengolahan daging dan telur, hingga penguatan sistem logistik dan pemasaran.
Melalui kendali yang lebih kuat di sektor hulu, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan harga ayam dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian usaha yang lebih berkelanjutan bagi peternak kecil di berbagai daerah.
