HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ruang sidang itu hening ketika Jimmy Masrin, pria berusia 61 tahun itu, berdiri untuk membacakan nota pembelaan pribadinya. Bukan sekadar pembelaan hukum biasa—ini adalah ungkapan perjalanan hidup seorang pria yang mengklaim telah mengabdikan hampir empat dekade untuk membangun bisnis keluarga dan karya sosial, namun kini harus mempertahankan nama baiknya di hadapan majelis hakim.
Pria kelahiran 4 Januari 1963 di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta itu, membawa dua warisan berbeda. Ayahnya, seorang pengungsi dari Tiongkok yang berani mengarungi lautan di usia belum genap 15 tahun dengan kapal kecil menuju Malaysia. Ibunya, perempuan Sunda dari Cirebon yang merantau ke Jakarta dengan satu harapan sederhana: agar anak-anaknya hidup lebih baik.
“Dari perjuangan ayah saya, saya belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan tekad dan keberanian, kita dapat melalui samudera kehidupan yang penuh tantangan,” tutur Jimmy dalam pledoinya.
Keputusannya di usia 18 tahun untuk memilih menjadi Warga Negara Indonesia, menurutnya, bukan sekadar langkah administratif. “Itu merupakan keputusan batin,” katanya, mencerminkan nilai-nilai nasionalisme yang dipupuk kedua orangtuanya sejak kecil.
Dari Amerika Kembali untuk Keluarga
Setelah menempuh pendidikan dan membangun karier di Amerika Serikat selama satu dekade (1980-1990), Jimmy pulang ke Indonesia bukan dengan ambisi pribadi, melainkan untuk memperkuat fondasi bisnis keluarga yang didirikan orangtuanya pada 1951—PT Lautan Luas.
Tahun 1997 menjadi titik bersejarah. Ketika hanya sekitar 250 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT Lautan Luas berhasil go public . “Pencapaian ini bukan hasil upaya pribadi semata, melainkan buah kerja keras seluruh karyawan yang telah saya anggap sebagai keluarga besar,” ujarnya.
Seiring ekspansi bisnis, keluarga Masrin mendirikan PT Caturkarsa Megatunggal sebagai payung usaha di luar bidang kimia, merambah sektor perdagangan, energi, distribusi, logistik, hingga pelayaran.
Yang membanggakan Jimmy: saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19 menghantam, perusahaannya tidak merumahkan satu pun karyawan. “Setiap karyawan bukan hanya angka dalam laporan, tetapi kepala keluarga yang menggantungkan harapan,” tegasnya.
Di luar dunia usaha, rekam jejak sosial Jimmy cukup mengesankan. Sejak 2006, ia aktif di Habitat for Humanity Indonesia, bahkan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina (2009-2020). Organisasi ini telah membangun lebih dari 39.600 rumah layak huni, termasuk 8.500 rumah untuk korban tsunami Aceh.
Di tingkat internasional, Jimmy menjadi salah satu dari tiga orang Indonesia yang pernah duduk sebagai anggota Board of Directors Habitat for Humanity International (2012-2020), lembaga global yang beroperasi di lebih dari 120 negara.
Saat pandemi COVID-19, ia menggagas Tempat Singgah Pejuang Medis yang menampung lebih dari 2.100 tenaga kesehatan di tiga provinsi. Melalui Happy Hearts Indonesia sejak 2013, ia turut membangun kembali lebih dari 300 sekolah dan 29 perpustakaan untuk 120.000 anak.
Ujian Terberat: Perkara PT Petro Energy
Namun perjalanan mulus itu terhenti. Jimmy kini menghadapi dakwaan terkait perannya sebagai Komisaris Utama PT Petro Energy, yang diduga merugikan keuangan negara melalui fasilitas pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Dalam pledoinya, Jimmy dengan tegas membantah tuduhan memperkaya diri sebesar USD 22 juta dan Rp 600 miliar. “Sampai perusahaan dipailitkan, saya tidak menerima satu rupiah pun dari fasilitas ekspor tersebut. Bahkan melalui PT Caturkarsa Megatunggal, saya tidak pernah menerima dividen dari PT Petro Energy,” bantahnya.
Jimmy menegaskan perannya sebagai komisaris bersifat pengawasan strategis, bukan operasional teknis. “Tidak terdapat satu pun fakta yang menunjukkan bahwa saya memiliki niat jahat atau maksud merugikan keuangan negara,” katanya.
Yang menarik dari pledoi Jimmy adalah pendekatannya terhadap konsep utang. Baginya, utang bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi janji moral yang berkaitan dengan kehormatan.
Ketika PT Petro Energy mengalami kesulitan hingga pailit pada 2020, Jimmy justru turun tangan secara pribadi. Ia datang langsung ke LPEI mencari jalan penyelesaian, bahkan menandatangani Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) senilai USD 30 juta pada 24 Mei 2021.
“Secara hukum saya tidak memiliki kewajiban lagi setelah perusahaan pailit, tetapi secara batin, saya merasa wajib menjaga nama baik dan kehormatan keluarga,” jelasnya.
Pada Maret 2021, dibuat Kesepakatan Bersama antara PT Caturkarsa Megatunggal dan LPEI sebagai wujud tanggung jawab moral Jimmy mengambil alih beban utang yang ditinggalkan manajemen lama.
“Bagaimana mungkin dikatakan ada niat jahat dari saya, justru saya yang berupaya menanggung dan menyelesaikan masalah yang bukan saya lakukan,” tanyanya retoris.
Di akhir pledoinya, Jimmy melemparkan pertanyaan mendasar: “Bagaimana mungkin saya dapat menyelesaikan persoalan dengan LPEI apabila saya berada dalam tahanan, sementara seluruh aset saya telah diblokir dan disita?”
Ia khawatir, tanpa ruang untuk menyelesaikan kewajiban secara nyata, perusahaan yang telah mengambil alih sebagian utang dan berkomitmen mendukung pembayaran justru akan runtuh, bersama harapan banyak orang yang bergantung padanya.
“Saya berdiri di sini bukan hanya untuk membela nama saya, melainkan untuk menyampaikan isi hati saya. Bila seseorang hidup dalam kejujuran selama puluhan tahun, maka kejujuran itu sendiri yang menjadi saksi paling kuat,” ujarnya mengutip Amsal 10:9 sebagai pegangan hidupnya.
Menanti Keputusan
Kini bola berada di tangan majelis hakim. Apakah perjalanan hidup seorang pengusaha yang mengklaim tidak pernah terlibat perkara pidana selama 38 tahun berkarier, yang memilih memikul tanggung jawab moral ketika secara hukum ia bisa melepaskan diri, akan menjadi pertimbangan?
Atau apakah hukum akan melihatnya secara teknis yuridis semata, tanpa ruang bagi narasi kehormatan dan itikad baik yang ia sampaikan?
Jimmy Masrin menutup pledoinya dengan keyakinan: “Saya meyakini bahwa hukum bukan hanyalah suatu kumpulan pasal, melainkan juga cerminan hati nurani manusia. Pengadilan ini merupakan benteng terakhir peradilan yang berwibawa.”
Keputusan majelis hakim akan menentukan tidak hanya nasib hukum Jimmy Masrin, tetapi juga menjawab pertanyaan filosofis yang lebih besar: dalam sistem peradilan kita, seberapa besar ruang bagi pertimbangan moral di tengah kepastian hukum?
