JAKARTA – Purnawirawan Polri sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Dharma Pongrekun menilai bahwa gelombang demonstrasi yang terjadi pada beberapa waktu lalu, merupakan suatu proses bangsa untuk bisa mencapai tujuan dan kondisi tertentu di masa yang akan datang.
Hal ini disampaikannya melalui video podcast yang diunggah dalam kanal YouTube Refly Harun, pada Jumat (19/9).
“Itu adalah proses panjang dari cipta kondisi yang dibangun dengan suatu tujuan untuk tujuan berikutnya. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan,” ujar Dharma, seperti dikutip Holopis.com dalam kanal YouTube Refly Harun, Jumat (19/9).
Selain itu, Dharma menjelaskan aksi demonstrasi tersebut juga disebabkan dari penumpukan berbagai masalah di pemerintahan Indonesia yang sudah berlangsung lama, sehingga mencapai titik puncak yang memicu massa melakukan protes secara besar-besaran.
“Akumulasi dari semua akumulasi,” terangnya.
Ia pun menyebut kemungkinan adanya keterlibatan pihak asing dalam aksi unjuk rasa itu bisa terjadi secara langsung yaitu dengan tindakan yang jelas dan nyata, atau bisa juga secara tidak langsung, melalui cara-cara tersembunyi.
“Pihak asing ini bisa langsung bisa tidak langsung,” ungkapnya.
Kata dia, penerapan sistem liberal dan kapitalis liberal pada bangsa Indonesia dinilai sebagai pengaruh asing yang melekat dalam tata kelola negara, sehingga mempengaruhi kebijakan nasional secara tidak langsung maupun langsung.
“Kan sistem liberal sendiri sudah sistem asing. Sistem kapitalis liberal ini kan sistem asing. Sering kali orang pikir kalau yang terlibat itu harus terkoneksi langsung. Padahal sistem ini sendiri adalah merupakan keterlibatan asing di dalam pengaturan tata negara di negara kita,” tuturnya.
Di sisi lain, Dharma menyoroti perubahan yang terjadi usai reformasi, adanya perubahan nomenklatur kementerian seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), pasca pandemi COVID-19 lantaran keberhasilannya dalam mendorong percepatan digitalisasi.
“Coba kita lihat setelah reformasi muncul nomenklatur-nomenklatur kementerian, seperti Kominfo, setelah COVID dia berubah jadi Komdigi karena dia sukses. Memang tujuannya COVID untuk percepatan proses digitalisasi,” jelasnya.
Namun, pria berusia 59 tahun itu mengungkapkan, banyak orang yang jarang memperhatikan bahwa reformasi birokrasi (PANRB) juga muncul sebagai bagian penting dari perubahan tersebut.
“Nah, itu orang nggak melihat ke situ, saya melihat ke situ muncul reformasi PANRB ya kan,” tutupnya.
Sebagai informasi, pada beberapa waktu terakhir telah terjadi aksi demonstrasi sering terjadi di sejumlah titik wilayah Indonesia. Aksi unjuk rasa tersebut sempat anarkis, lantaran masyarakat menolak beberapa kebijakan pemerintah untuk diterapkan. Pada Kamis 28 Agustus 2025, para buruh melakukan aksi unjuk rasa sebab menginginkan undang-undang perburuhan dapat dipisahkan dari Omnibus Law.
