JAKARTA – Direktur Legal Sidik Cyber, Andrie Taruna merespons positif rencana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang akan memanfaatkan lahan-lahan tak berizin untuk kepentingan pertanian dan perkebunan.
Menurut Andrie, kebijakan ini sah secara hukum sekaligus bisa menjadi sebuah strategis cemerlang bagi pembangunan nasional.
“Instruksi Presiden ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga strategis dari perspektif bisnis dan pembangunan nasional,” ujar Andrie dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, kebijakan itu layak didukung karena memuat dua dimensi penting sekaligus: yakni penegakan hukum agraria dan tata ruang, serta akselerasi program ketahanan pangan yang menjadi isu fundamental bangsa. Bahkan kata Andrie, bahwa hak negara atas lahan tidak berizin memiliki landasan hukum kokoh.
“Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 sudah menegaskan Hak Menguasai dari Negara (HMN). Selain itu, PP No. 20 Tahun 2021 memberi ruang bagi negara menertibkan tanah telantar untuk dijadikan Tanah Cadangan Umum Negara, dan PP No. 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah memberi mekanisme pengelolaan yang profesional,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa UU Perkebunan, UU Penataan Ruang, UU Pangan, hingga Perpres tentang Badan Pangan Nasional mempertegas mandat konstitusional negara untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan. Terkebih kebijakan ini juga diyakini akan memberi kepastian hukum dan peluang baru bagi dunia usaha.
“Dengan penetapan Tanah Cadangan Umum Negara dan distribusi melalui Bank Tanah, pelaku usaha akan memperoleh lahan yang clean and clear. Model bisnis pun akan lebih bankable karena ada offtaker negara melalui Bulog, Bapanas, atau ID Food,” paparnya.
Andrie menilai, konsolidasi lahan sesuai tata ruang akan menekan biaya logistik, membuka fleksibilitas investasi, serta memperbesar akses ke pembiayaan hijau (green financing).
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Lebih lanjut, Andrie juga menekankan, bahwa pemanfaatan lahan tak berizin akan langsung mendukung ketahanan pangan nasional.
“Produksi beras, jagung, kedelai, gula, dan komoditas strategis lain bisa ditingkatkan, cadangan pangan nasional lebih kuat, dan lapangan kerja baru tercipta di sektor pertanian modern dan agroindustri,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya mitigasi risiko. Potensi konflik tenurial dengan masyarakat adat dan risiko lingkungan harus diantisipasi dengan kajian sosial serta AMDAL yang ketat.
“Pengelolaan Bank Tanah harus transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Hanya dengan tata kelola yang baik, kepercayaan publik dan investor bisa dijaga,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Andrie menyebut kebijakan Presiden Prabowo sebagai momentum besar dalam membangun ekosistem agribisnis nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
“Arahan Presiden tentang pemanfaatan lahan tak berizin adalah kebijakan yang sah, tepat, dan visioner. Kita tidak boleh lagi membiarkan lahan menganggur atau dikuasai tanpa izin. Setiap jengkal tanah harus bekerja untuk rakyat,” pungkas Andrie.
Sikap Presiden
Sebelumnya diketahui, bahwa Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan sedikit tentang rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 20 Agustus 2025. Di mana dalam ratas tersebut, dibahas sejumlah aspek, khususnya terkait dengan tata kelola lahan-lahan pertanian dan perkebunan.
“Rapat pertama, yang turut dihadiri oleh para direktur utama BUMN bidang pertanian dan perkebunan membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan oleh negara,” kata Seskab Teddy.
Walaupun demikian, Seskab Teddy tak dapat membagikan isi detail rapat, karena rapat terbatas itu sifatnya tertutup.
