JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa dirinya belum menerima surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, di mana surat tersebut disampaikan oleh Forum Purnawirawaran Prajurit TNI.
“Surat belum kita terima, karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya,” kata Puan di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Ia mengatakan bahwa masih banyak surat yang menumpuk di Kesekjenan yang perlu dibaca semua oleh pimpinan di DPR RI.
“Masih banyak surat yang menumpuk,” ujarnya.
Oleh sebab itu, berjanji akan melakukan proses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berjalan di DPR RI.
“Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya,” terang Puan.
Secara kelembagaan, Puan Maharani menyatakan bahwa pihak DPR RI belum melakukan koordinasi baik dengan MPR RI maupun DPD RI.
“Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima, saya belum berkoordinasi, dengan, Kesekjenan belum berkoordinasi dengan kesekretariatan MPR dan DPD,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah melayangkan surat permohonan dan usulan untuk memakzulkan Gibran dari jabatan sebagai Wakil Presiden.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR belum menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia beralasan, DPR baru saja membuka masa sidang ke-IV tahun 2024-2025.
“Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Dasco menjelaskan bahwa setiap surat yang masuk akan dibahas di rapat pimpinan dan berlanjut di Badan Musyawarah. Politikus Partai Gerindra itu berujar, mekanisme tersebut bisa dimulai pekan depan. Saat ini, Dasco mengatakan bahwa DPR melangkah dengan penuh perhitungan untuk menyikapi akankah menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran.
“Kami mesti sikapi hati-hati dan kami akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” ujarnya.
