JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melempar gagasan soal penghapusan kuota impor. Menanggapi hal tersebut Kementerian Pedagangan mengaku masih menunggu keputusan Kemenko Perekonomian.
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan mengaku pihaknya masih belum membahas secara teknis tentang mekanisme penghapusan kuota impor.
“Nah kalau itu nanti keputusan di Menko dulu, itu masih belum dibahas tekniknya seperti apa Kuota itu maksudnya kan juga ada perpres mengenai Neraca Komoditas (NK),” katanya pada Rabu (9/4).
Lebih lanjut, Isy mengingatkan, kebijakan kuota dan neraca komoditas memiliki implikasi besar, karena merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan harus dibahas lintas sektor secara luas.
“Karena sepanjang itu bahwa itu ada untuk importasi mengenai bahan baku, bahan penolong. Tentu itu kan juga nggak harus dengan kuota Tapi nanti tergantung kebutuhan dari industrinya,” tuturnya.
Dia pun menjelaskan, prinsip dalam pengelolaan neraca komoditas (NK) adalah menghitung antara produksi dan konsumsi nasional, sehingga impor hanya dilakukan untuk menutup kekurangan.
“Karena prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional, kemudian berapa konsumsi nasional. Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” jelasnya.
Adapun saat ditanya komoditas mana saja yang akan dibebaskan dari kuota impor, Isy belum bisa menjelaskan secara rinci. Namun ia menyebut saat ini ada enam komoditas yang sudah masuk dalam sistem neraca komoditas.
“Saya belum bisa menyampaikan apa saja komoditasnya. Nah kalau yang di dalam NK kan sekarang yang sudah disepakati di NK mulai dari garam, gula konsumsi, daging, ikan. Belum 12, baru 6 kan yang masuk di NK, belum semua yang NK mandatori,” terang dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.
“Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).
