Holopis.com JAKARTA – Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) periode 2024-2029 terpilih Setyo Budiyanto akan menentukan arah kebijakan secara kolektif kolegial. Arah kebijakan akan dilakukan melalui konsolidasi dengan pimpinan lainnya usai dilantik. 

“Yang paling utama adalah konsolidasi bersama pimpinan yang lain, menentukan arah kebijakan secara kolektif kolegial yang akan diambil jangka pendek, sedang, dan panjang,” kata Setyo kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (22/11).

Setyo mengaku siap menjalankan tugas barunya. Setyo berjanji akan menjalankan amanah sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 dengan baik. Sebab amanah tersebut merupakan kepercayaan rakyat. 

Setyo akan menjalani amanah itu bersama empat komisioner KPK lainnya. Setyo bakal mengomandoi lembaga antirasuah lima tahun mendatang bersama Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. 

“Tentu ini merupakan kepercayaan rakyat dan amanah yang harus saya jaga dan laksanakan sebaik-baiknya bersama empat pimpinan lainnya,” ucap Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu. 

Setyo mengaku bersyukur proses pemilihan yang harus dijalankannya sebagai calon pimpinan sudah selesai. “Bersyukur bahwa proses yang cukup lama akhirnya selesai dengan baik,” tutur Setyo. .

Sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 terpilih, Setyo disebut mempunyai tugas berat. Yakni, memulihkan kepercayaan publik yang semakin menurun.

“Tugas berat menanti kepemimpinannya ke depan. Tugas berat tersebut yaitu memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun karena kontroversi-kontroversi yang terjadi di tubuh KPK dibandingkan dengan prestasi kerja,” ucap mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. 

Meski berat, Setyo diyakini mampu menyelesaikan tugas tersebut. Pasalnya Setyo punya rekam jejak sebagai Direktur Penyidikan KPK. Selain itu, Setyo selama bekerja juga tidak memiliki rekam jejak buruk. 

“Malah banyak kasus besar yang ditangani Setyo sebagai direktur,” ujar Yudi.

Selain itu, sambung Yudi, pengalamannya saat ini sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian juga berguna dalam bidang pencegahan korupsi. Utamanya perbaikan sistem dan digitalisasi,” tutur Yudi.