HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi serius persoalan dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh para operator mitra yang tergabung dalam Jaklingko.
Heru menegaskan, bakal menempuh jalur hukum. Sebab, dugaan pemalsuan ini berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, yang menjadi tanggung jawabnya.
Dia pun meminta direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk segera menindaklanjuti instruksinya ini. “Iya itu tugasnya Transjakarta. Transjakarta kan komisarisnya ada polisi, ada TNI,” ujar Heru, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (2/8).
Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, dokumen yang dipalsukan oleh oknum operator mitra adalah kartu pengawasan. Tercatat, ada 160 unit armada yang kartu pengawasannya dipalsukan. Begitu ketahuan, pelaku langsung meminta maaf kepada Pemprov DKI dan Transjakarta.
Sebagai informasi, kartu pengawasan merupakan kartu yang wajib dimiliki pada tiap armada angkot yang bergabung dalam sistem JakLingko, karena kartu ini menjadi salah satu syarat agar perizinan beroperasi terpenuhi.
Menurut Heru, tindakan pemalsuan kartu pengawasan ini merupakan hal serius dan sudah masuk dalam ranah pidana.
“Ini sudah sangat serius. Sebab, hal ini berkaitan dengan biaya yang harus dibayar kepada operator dan sopir mikrotrans setiap bulannya,” tuturnya.
Akibatnya, Pemprov DKI jadi dirugikan karena bayarannya itu berasal dari APBD melalui skema public service obligation (PSO) atau yang bisa disebut juga dengan skema subsidi.
“Jadi kalau ada pemalsuan, itu ditindkalanjuti. Karena itu kan menyerap PSO. Jadi kalau mereka memalsukan dokumen-dokumen, ya tentunya nanti Transjakarta akan menindaklanjuti,” tutupnya.
