Minggu, 15 September 2024
Minggu, 15 September 2024
NewsEkobizSri Mulyani : Tanpa Pajak, Indonesia Tak Mungkin Jadi Negara Maju

Sri Mulyani : Tanpa Pajak, Indonesia Tak Mungkin Jadi Negara Maju

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan penting terkait peran pajak bagi keberlangsungan bangsa dan negara.

Menurutnya tanpa penerimaan pajak, Indonesia tidak akan dapat mencapai cita-citanya untuk naik kasta menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam rangkaian acara peringatan Hari Pajak Nasional Spectaxcular yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/7).

“Cita-cita yang ingin kita capai ingin menjadi negara maju yang sejahtera dan adil tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (14/7).

Dia pun kembali menekankan, bahwa pajak merupakan salah satu jembatan bagi Indonesia untuk menggapai cita-cita menjadi negara maju.

“Jadi pajak adalah tulang punggung sekaligus instrumen yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara untuk mencapai cita-citanya,” sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menjalankan tugasnya demi mencapai target-target penerimaan pajak negara.

Adapun di tahun 2024 ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.988,9 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional di tahun 1989 silam yang hanya mencapai Rp 13 triliun.

“Ini mungkin kalau disini ada Kanwil Pajak dia mengatakan itu tempat saya salah satu KPP. Bahkan lebih kecil, betul nggak?” ujarnya.

Bahkan jika melihat penerimaan pajak di tahun 2000-an, penerimaan pajak Indonesia terus mengalami kenaikan. “Dan sekarang teman-teman DJP bertanggung jawab di undang-undang APBN untuk mencapai target Rp 1.988,9 triliun,” paparnya.

Menurut Sri Mulyani, DJP punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan target tersebut. Ia menilai, beban yang ditanggung juga sangat berat, ditambah lagi dengan persepsi publik terhadap DJP sendiri.

“Tidak ada orang, siapapun, yang senang dipajaki, tidak ada. Tapi ini adalah tugas konstitusi dan tugas negara, dan bukan untuk kita tapi kembali manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.

“Jadi Anda (jajaran DJP Kemenkeu) melakukan sebuah tugas yang luar biasa,” tandasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Penulis : Khoirudin Ainun Najib

Editor : N/A

Baca Juga

Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

BERITA TERBARU

Lainnya
Related

Munaslub Tetapkan Anindya Bakrie Jadi Ketua Umum Kadin Indonesia

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah resmi menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid.

Layanan Belum Bisa Diakses, Indodax Lanjut Kasih Giveaway

Layanan Indodax sampai dengan saat ini masih belum bisa diakses, setelah terjadinya peretasan atas sistem transaksi Indodax pada Rabu (11/9) lalu.

Sempat Ditolak, Munaslub Kadin Indonesia Tetap Digelar Hari Ini

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap digelar pada hari ini, Sabtu (14/9), meskipun sempat terjadi penolakan dari sejumlah pengurus Kadin daerah.

Pastikan Saldo Member Aman, Indodax Klaim Punya Aset Cadangan Rp 11,5 Triliun

CEO Indodax, Oscar Darmawan memastikan saldo para member yang ada pada platform penjualan kripto miliknya aman 100%, setelah terjadinya insiden peretasan pada Rabu (11/9).