HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi langsung membatasi akun Instagram pribadinya. Seperti dilihat Holopis, akun Instagram @budiariesetiadi saat ini dalam mode private.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa banyak desakan agar Menteri Give Away Presiden Jokowi tersebut untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dijebol oleh ransomware.
Di mana kelompok peretas blackhat yang mengatasnamakan diri Brain Cipher tersebut mengoperasikan ransomware lockbit 3.0 terhadap data yang ada di server PDNS 2 Kominfo yang ada di Subaraya pada hari Kamis, 20 Juni 2024 lalu.
Salah satu pendesak Budi Arie mundur adalah kelompok dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Melalui petisi yang diunggah di situs Change.org, mereka menilai bahwa apa yang dialami oleh Pusat Data Nasional tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Budi Arie Setiadi sebagai Menteri.
“Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini,” tulis SAFEnet seperti dikutip Holopis.com.
“Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini,” sambungnya.
Kemudian, mereka juga menilai bahwa kondisi darurat keamanan data ini tampaknya sangat serius terjadi di Indonesia. Sebelumnya, serangan siber dan kebocoran data pribadi juga terjadi pada sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan lainnya. Data pribadi pemilih yang ditawarkan melalui forum jual beli data itu mencakup nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat lengkap.
“Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023,” teran SAFEnet.
Menurut mereka, jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023.
“Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data,” sambungnya.
Dengan situasi buruk soal keamanan data ini, SAFEnet juga meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan audit menyeluruh kepada dua lembaga penting dalam penanganan keamanan data dan sandi negara. Salah satunya adalah soal infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) mereka, apakah masih layak dipergunakan atau perlu dilakukan upgrading.
“Kominfo dan BSSN juga harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan,” tukasnya.
Petisi ini dibuat oleh SAFEnet pada 26 Juni 2024 dan sudah mendapatkan 24.252 tanda tangan dari 25.000 tanda tangan yang dibutuhkan.
