BerandaNewsPolhukamJokowi Klaim Pernah Bikin 'Petaka' Pejabat Kementerian

Jokowi Klaim Pernah Bikin ‘Petaka’ Pejabat Kementerian

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pernah mendatangkan petaka bagi pejabat nakal di sebuah kementerian yang mematikan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).

Padahal, kementerian tersebut sejatinya telah mengimplementasikan sistem OSS sejak lama. Namun karena dimatikan, sistem perizinan yang ada di kementerian tersebut pun kembali dilakukan secara manual.

Alhasil petaka pun datang, Jokowi mengatakan, kementerian tersebut harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dirinya mendatangi kementerian tersebut. 

“Yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuatkan OSS, tapi karena tidak pernah dicek, enggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan,” kata Jokowi dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (24/6).

Penerbit Iklan Google Adsense

“Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketema-ketemu lagi. dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Saat itu langsung ditangkap oleh KPK karena saya datang ke sana,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara itu mengimbau agar perizinan secara online terkait penyelenggaraan event untuk dicek terus-menerus. Ia pun mengaku akan terus memeriksa perizinan-perizinan yang telah ada. 

“Sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengimbau kepada penyelenggara event untuk membuat perencanaan matang sebelum menyelenggarakan event. Dia juga mengimbau agar para penyelenggara mengurus izin dari jauh-jauh hari.

“Masalah utama itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari, jadi saya minta juga kepada penyelenggara event mengajukan jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu, artinya ada perencanaan yang baik, manajemen yang baik, kapan event itu diselenggarakan,” kata Jokowi.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan menambah izin jika ingin menambah waktu event.

“Kalau harinya kurang, sehari kurang, bisa ditambah lagi waktunya, masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar ini mengajukan izin seminggu sebelumnya, dadakan, ya sulit kalau sudah didadak begitu, kita harus bekerja dengan perencanaan yang baik,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Yudi Purnomo Desak KPK Penuhi Tantangan Megawati

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo ikut menanggapi tantangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu AKBP Rossa.

PB SEMMI Apresiasi Polri Berhasil Bongkar Laboratorium Narkoba di Malang

Donny mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan selalu mendukung langkah Polri dalam melakukan penegakkan hukum terutama terhadap kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena sudah sangat meresahkan di Indonesia.

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS